MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi dijabat oleh Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso. Lulusan Akpol 1988 berlatar belakang kesatuan Brimob itu diberikan amanah yang baru menggantikan Irjen Nana Sudjana yang sebentar lagi memasuki masa pensiunnya.
Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso dijadwalkan mulai berkantor, Senin (3/4/2023) hari ini di Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Atau setelah upacara Farewell Parade dalam rangka Sertijab Kapolda Sulsel digelar.
Kedatangan Kapolda Sulsel yang baru itupun mendapat sejumlah pesan baik dari akademisi, juga lembaga anti korupsi.
Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi memberikan sejumlah catatan bagi Kapolda Sulsel yang baru.
Wakil Ketua Internal ACC Sulsel, Angga Reksa menyampaikan, dalam Catahu 2022 ACC Sulawesi terdapat 29 kasus mandek di Polda Sulsel dan 41 kasus mandek di Polres se-Sulsel. Banyaknya kasus mandek menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kapolda baru untuk segera diselesaikan.
"Untuk itu kami harap kapolda baru segera melakukan evaluasi terhadap jajarannya terkait dengan banyaknya penanganan kasus korupsi yang jalan di tempat dan segera mengambil langkah nyata untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut," ucap Angga.
Termasuk kata Angga, hal yang juga perlu menjadi atensi kapolda baru adalah disparitas waktu penanganan kasus korupsi, seperti pada kasus bansos Covid-19 Makassar dan BPNT di kabupaten/kota Sulsel. Dimana dugaan kasus bansos Covid-19 Makassar sudah duluan di sidik namun hingga kini belum ada tersangka dan mandek.
"Sedangkan dugaan korupsi BPNT yang belakangan disidik malah sekarang sudah ada tersangkanya,"ujar Angga.
Pakar Hukum Pidana dan Kriminologi, Prof Heri Tahir menyampaikan, hal utama yang perlu diperhatikan kapolda baru adalah kultur budaya orang di Sulawesi Selatan. Dalam setiap penindakan huku, penting untul melihat atau mengikuti, serta menghormati adat istiadat yang berlaku di Sulawesi Selatan.
"Jadi ada ungkapan 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'. Artinya kita kita harapkan kapolda baru ini memahami bagaimana nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Sulawesi Selatan, apalagi saya tau persis bahwa Sulsel ini selalu dikenal dengan stigma sisik dan darah kelas yang penuh konflik," kata Prof Heri saat diwawancara, Minggu (2/3/2023).
Tak hanya itu, Heri juga menyampaikan, dalam penegakan hukum tiadak hanya pendekatan secara normatif tapi bagaimana bisa memahami nilai-nilai masyarakat sehingga pendekatan preventif atau pencegahan itu lebih efektif dilakukan. Seperti koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya menangani masalah di Sulsel.
"Paling tidak bahwa fungsi kepolisian yang harus menjadi perhatian kapolda itu pertama bagaimana bisa menjaga keamanan dan ketertiban, kedua penegakan hukum dan ketiga bagaimana memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat," pesannya.
"Dan sayakira kita harapkan kemanan dan ketertiban serta pelindung, pengayoman ini yang harus didahulukan. Penegakan hukum merupakan suatu jalan akhir. Sayakira ini yang perlu dilakukan Kapolda yang baru karena pendekatan yang reaktif dan represif itu tidak memberikan jaminan bawah persoalan di dalam masyarakat itu dapat di atasi," sambungnya.
Selain itu, masalah korupsi yang juga masih marak terjadi di Sulse disebut penting untuk diberi atensi yang serius. Apalagi menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 dipastikan akan banyak kasus-kasus yang menyangkut pejabat bermunculan.
"Masalah korupsi ini muda-mudahan saja bisa dilakukan atau ditindak secara objektif. Apalagi menjelang pilkada itu pasti banyak kasus-kasus yang muncul, jadi harapannya bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan secara objektif dan terukur," ujarnya. (isak/B)
