MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai politik terus berburu tokoh untuk mengisi komposisi bakal calon legislatif pada Pemilu 2024. Dari mantan bupati hingga eks polisi. Sebaliknya, figur-figur yang kencantol dengan perhelatan politik lima tahunan itu turut menguber partai sebagai kendaraan.
Pendaftaran bakal calon legislatif segera berlangsung. Berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyetoran nama-nama bacaleg yang akan berlaga pada Pemilu 2024 akan dimulai pada akhir April.
Kasipnya waktu tersebut membuat partai-partai politik terus bergerak. Utamanya, dalam menyusun dan mengisi komposisi bakal calon legislatif yang akan diadu.
Sebaliknya, gigur-figur yang merasa punya peluan untuk ikut bertarung juga tak tinggal diam. Mereka berupaya merapat ke partai untuk kemudian bergabung dan masuk dalam salah satu daftar bakal calon legislatif.
Pekan lalu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem Sulsel menyambut kedatangan figur baru yang menyatakan diri untuk bergabung. PPP kedatangan Hatta Rahman, sedang NasDem merekrut eks Kepala Satuan Brimob Polda Sulsel, Adeni Muhan Daeng Pabali.
Di PPP Sulsel, mantan Bupati Maros Hatta Rahman telah bulat mengenakan jaket hijau. Ketua PPP Maros Hasmin Badoa melanjutkan, Hatta Rahman akan dimasukkan dalam daftar caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan.
"Saat ini dari petahana di Dapil II itu ada Pak Aras. Sedangkan kami melihat untuk dapil II, PPP itu berpeluang dapat dua kursi," ujar Hasmin.
Bergabungnya Hatta Rahman ini diyakini akan mampu membantu PPP menambah kursi keterwakilannya di pusat. Hingga saat ini, belum ada putra Maros yang bisa menembus DPR-RI. Itu sebabnya, kata dia, besar harapan di Pileg mendatang PPP bisa mendudukkan putra Maros di Senayan.
"Kami ingin membuat sejarah orang Maros duduk di Senayan. Hatta akan maju dengan nomor urut sembilan sesuai permintaannya," beber Hasmin.
Hatta dinilai memiliki basis massa yang cukup besar di Maros. Pengalamannya menjadi bupati dua periode dianggap cukup berpengaruh dalam perolehan suara.
Selain itu, kehadiran Hatta dinilai berdampak positif bagi target perebutan kursi PPP di DPRD Maros. Hasmin mengatakan, Hatta Rahman dipersilahkan melakukan intervensi dalam penyusunan bakal calon legislatif PPP di Maros.
"Karena pada Pemilu 2024 nanti, PPP Maros menargetkan bisa merebut kursi pimpinan DPRD," ujar dia.
Menurut dia, target tersebut berpotensi diraih karena ada beberapa kerabat Hatta Rahman yang telah bersedia menjadi caleg di Maros.
"Minimal kami bisa meraih enam kursi. Pak Hatta akan turun membantu, karena beliau sekarang jadi energi sekaligus ikon baru PPP di Maros," ucap Hasmin.
Hatta Rahman juga merupakan eks ketua PAN Maros. Di tangannya, PAN Maros pernah berjaya dengan meraih 10 kursi pada Pemilu 2014. Namun pada Pemilu 2019, PAN mengalami penurunan dengan hanya menyisakan enam kursi.
Adapun PPP saat menjadi peserta Pemilu orde baru, hanya memperoleh 1 kursi dari Pemilu 1971 sampai 1997. Partai berlambang Ka'bah ini baru memperoleh 8 kursi pada masa reformasi yakni tahun 1999-2004. Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, kursi PPP stagnan hanya 2 kursi.
Ketua PAN Kabupaten Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan pihaknya menghargai keputusan Ir HM Hatta Rahman meninggalkan PAN dan memilih bergabung dengan PPP.
"Kami hargai pilihan politik setiap orang, termasuk pilihan Pak Hatta meninggalkan PAN dan memilih bergabung dengan PPP," kata Bupati Maros itu.
Sementara itu, Adeni Muhan memilih bergabung ke Partai NasDem Sulsel. Dalam beberapa bulan terakhir, jenderal bintang satu itu gencar sosialisasi untuk maju sebagai calon wali kota Makassar. Atribut berupa baliho terpasang di sejumlah jalan-jalan utama di kota ini.
Sekretaris Partai NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan, Adeni akan diplot sebagai bakal calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Adeni akan ditempatkan di daerah pemilihan Makassar A yang meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, Rappocini, dan Kepulauan Sangkarrang.
"Yang bersangkutan (Adeni Muhan) bergabung di NasDem dan siap untuk berjuang pada Pemilu 2024," kata Syaharuddin.
Menurut dia, dengan bergabungnya Adeni, Partai NasDem akan menambah amunisi besar untuk memenangkan Partai NasDem pada Pemilu 2024. Dia mengapresiasi mantan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Migran Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu karena memilih NasDem sebagai tempat untuk berpolitik.
Syahruddin mengatakan, pada Pemilu 2019, Partai NasDem hampir mendapat tiga kursi di DPRD Sulsel, karena hanya selisih 1.000 suara dengan PKB di dapil Makassar A. "Ke depan, kata dia, dengan bergabungnya Adeni Muhan, maka misi mencapai tiga kursi di Makassar A bisa tercapai," sambung dia.
Adapun Adeni Muhan menyampaikan terima kasih karena telah diberi kepercayaan bergabung ke Partai NasDem.
"Ada proses dan pertimbangan matang sebelum memutuskan bergabung ke NasDem," imbuh dia.
Adeni mengatakan, jeda waktu antara Pileg dan Pilkada relatif panjang dan lama sehingga dia menyatakan akan mencalonkan di legislatif terlebih dahulu.
"Saya disarankan untuk maju di DPRD Sulsel. Ini bagian dari pengenalan di masyarakat nantinya," imbuh Adeni.
Dia mengaku memang memiliki minat untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Makassar. Namun, setelah bergabung ke NasDem, kata dia, langkah politiknya tersebut dianggap akan semakin terukur.
"Baik Pileg dan Pilkada itu sama-sama bersilaturahmi dengan masyarakat. Sama-sama ingin membangun Kota Makassar. Dengan waktu yang cukup panjang, saya putuskan lebih baik maju di Pileg dulu," imbuh Adeni.
Sementara itu, pengamat politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono mengatakan, pada prinsipnya tokoh yang pindah partai diharapkan bisa membawa simbiosis mutualisme. Menurut dia, partai butuh figur, sebaliknya figur juga membutuhkan partai
"Mengenai kans atau peluang, harus dikalkulasi lagi, karena soal itu menyangkut modalitas, sumber daya, dan juga kredibilitas yang dapat dioptimalkan," ujar Arief.
Menurut dia, apabila figur-figur tersebut memiliki ketiganya, maka sisi partai yang harus memberikan tawaran. Sebaliknya, lanjut Arief, kalau parpol punya ketiganya, maka figur yang harus memberi tawaran kepada partai. Sebab, realitasnya sering figur yang tidak puas dengan partai, dan banyak juga partai yang kurang puas dengan figur.
"Kalau mau sukses secara elektoral sebaiknya parpol dan figur menghitung ulang bukan hanya pada soal kecocokan semata, tapi hitung ulang juga kans masing-masing," imbuh Arief.
Direktur Lembaga Kajian Isu-isu Strategis (LKIS) Syaifuddin mengatakan, politik 2024 tak lebih semacam dramaturgi demokrasi. Menurut dia, banyak parpol yang meminang dan mendekati publik figur seperti artis, misalnya, yang dianggap mampu mendulang suara.
"Demikian pula mantan bupati atau kepala daerah yang juga dianggap masih memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi dan basis politik di daerahnya masing-masing," imbuh Syaifuddin.
Menurut dia, hengkangnya beberapa tokoh yang pindah maupun bergabung pada partai tertentu disebabkan karena figur di belakang panggung politik. "Boleh jadi karena melihat hitung-hitungan politik dengan memanfaatkan basis agama, suku dan ikatan patron klien lainnya," tuturnya.
Syaifuddin mengatakan, hal tersebut merupakan fenomena demokrasi yang kadang dilupakan. Tetapi paling tidak pada 2024 adalah momentum pertarungan politik ide dan gagasan para tokoh. (Suryadi-Fahrullah/B)
