MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mulai menyurutkan semangat untuk mendorong pemutusan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk yang akan berakhir pada 28 Desember 2025. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meyakini untuk bisa mendapatkan konsesi pengelolaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur tersebut.
Sepanjang tahun 2022, DPRD Sulawesi Selatan sangat getol menyuarakan penghentian kontrak karya PT Vale Indonesia untuk mengelola tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur. Perusahaan asal Brazil tersebut sudah 50 tahun melakukan eksplorasi dan produksi di ujung timur Sulawesi Selatan itu.
DPRD Sulsel menilai kontribusi PT Vale dinilai minim dan malah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Ketua Komisi D yang membidangi masalah pertambangan dan lingkungan hidup, DPRD Sulsel kala itu, Rahman Pina, mendesak pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak kerja ini.
Menurut dia, selama 50 tahun PT Vale di Sulsel hanya menyisakan masalah dan kerusakan lingkungan. Saat ini, Rahman Pina telah berpindah ke Komisi E yang membidangi masalah ekonomi.
DPRD Sulsel juga beberapa kali mengundang pimpinan dan direksi PT Vale untuk rapat dengar pendapat. Pada RDP pertama, Kamis 24 Maret 2022, Komisi D, DPRD Sulsel terpaksa mengusir perwakilan PT Vale karena yang hadir bukan Direktur Utama PT Vale.
Puncaknya, saat rombongan legislator DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif berkunjung ke Komisi VII DPR RI untuk melakukan audiensi menyampaikan aspirasi masyarakat Sulsel terhadap dampak beroperasinya PT Vale Indonesia.
"Kami minta Komisi VII menindaklanjuti konsultasi ini dengan melakukan kunjungan ke Sulsel guna melakukan pengawasan ke PT Vale. Selama beroperasi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton dan hampir sebagian besar infrastruktur (jalan) di Sulsel mengalami rusak berat karena dilalui penambang,” kata Syaharuddin, di gedung Nusantara 1, Senin (20/6/2022).
Ia mengaku mengapresiasi Komisi VII DPR RI yang membentuk Panja terkait kelanjutan kontrak PT Vale Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi atas sikap Komisi VII membentuk Panja terkait kelanjutan kontrak PT Vale Indonesia di Sulsel. Selama ini walaupun ada dampak kepada ekonomi masyarakat di Sulsel terhadap kehadiran PT Vale Indonesia, tetapi masih jauh dari harapan,” kata politisi Partai NasDem itu, seraya mengatakan pertambangan di Sulsel akan lebih besar manfaatnya jika dikelola pengusaha lokal.
Dalam pertemuan itu, Komisi VII DPR RI baru membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pendalaman nilai manfaat PT Vale Indonesia bagi pemerintah dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia.
Lantas, bagaimana sikap DPRD Sulsel saat ini mengenai perpanjangan kontrak PT Vale?
Wakil Ketua Komisi D, DPRD Jhon Rende Mangontan menilai, keberadaan PT Vale Indonesia cukup baik, khususnya terkait pengelolaan lingkungan.
"Kunjungan kami ke PT Vale ini cukup bagus kalau soal lingkungan. Yang merusak keberadaan PT Vale adalah perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sekitarnya," kata Jhon, saat ditemui, Selasa (4/4/2023).
Jhon enggan mengomentari mengenai penghentian perpanjangan kontrak karya PT Vale. Menurut dia, soal PT Vale melibatkan lintas komisi di DPRD Sulsel.
"Nanti dilihat sikap DPRD karena ini soal lintas Komisi. Di situ menyangkut pendapatan, pelibatan tenaga kerja lokal, dan kami di Komisi D soal lingkungan. Jadi kami belum bisa bicara soal itu," kata politikus Partai Golkar itu.
Adapun anggota Komisi C DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga berpandangan selama ini kontribusi PT Vale sudah bagus. Menurut dia, kontribusinya kepada Pemprov Sulsel juga tidak pernah menunggak.
"Kalau pun misalnya pajaknya ini dinaikkan, kan, ada kalkulasinya sendiri, ada hitungan-hitungannya dan itu perlu dilakukan peninjauan lapangan," ujar Rangga.
"Pemerintah Luwu Timur juga tidak pernah keberatan terkait keberadaan PT Vale. Bahkan cukup membantu masyarakat," sambung dia.
Menurut Fachruddin, mengenai kontrak karya PT Vale berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dia mengatakan, kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel hanya sebatas memberi pertimbangan.
"Biar kita teriak-teriak di sini, itu urusan pemerintah pusat dengan PT Vale. Jadi kalau ada hal-hal yang selama ini berjalan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita di Pemprov Sulsel hanya sebatas memberikan masukan," imbuh politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman optimistis bisa mengambil alih pengelolaan tambang PT Vale.
"Pernyataan saya tidak berubah. Masih seperti pekan lalu," kata Sudirman di sela-sela acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Claro, Selasa (4/4/2023).
Sebelumnya, saat Presiden Jokowi ke Sulawesi Selatan, Gubernur Sudirman sempat melakukan presentasi mengenai rencana Pemprov Sulsel mengelola tambang nikel di Luwu Timur. Lebih satu jam, Sudirman memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi sebagai upaya untuk mendapatkan konsesi pengelolaan PT Vale.
Menurut Sudirman, pemerintah akan berupaya melakukan optimalisasi dalam pengelolaan PT Vale. Setidaknya, kata dia, hasil tambang tersebut tak hanya dinikmati oleh satu wilayah saja, tapi seluruh daerah di Sulawesi Selatan.
"Tak hanya pekerja lokal yang dapat terserap namun kesempatan kerja juga akan meningkat jika pengelolaan nikel di Luwu Timur sepenuhnya diambil alih oleh Pemprov Sulsel. Bila provinsi dikasih konsesi, 24 kabupaten dapat saham dan provinsi sebagai pengendali," ujar Sudirman.
Sehari sebelum mengunjungi PT Vale, Presiden Jokowi sempat menyinggung mengenai perpanjangan kontrak karya PT Vale. menurut dia, pemerintah pusat masih melakukan perhitungan dengan kementerian terkait menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vale.
"Ini masih proses kalkulasi, perhitungan dari kementerian terkait," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, akan mempertimbangkan manfaat yang didapatkan masyarakat Lutim dari adanya perusahaan tambang tersebut. "Belum diputuskan. Masih dalam kalkulasi, kajian perhitungan," imbuh Jokowi.
Namun, pertengahan pekan lalu di Jakarta, dua perusahaan raksasa dunia, Ford Motor asal Amerika Serikat, dan Zhejiang Huayou Cobalt asal Cina, telah menyepakati kerja sama investasi dalam proyek smelter nikel bersama PT Vale Indonesia Tbk.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut nilai investasinya mencapai US$ 4,5 miliar. Bahlil bangga karena proyek ini bisa menyatukan Ford dan Huayou, ketika negara asal mereka sedang bertarung alias terlibat dalam tensi dagang yang tinggi. Kedua perusahaan pun sepakat berkongsi dengan Vale untuk menggarap proyek smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Sorowako, Luwu Timur.
"Pertama ini kita deal melakukan bisnis, pasca pertarungan mereka," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, smelter berteknologi HPAL ini bertujuan untuk membangun material baterai kendaraan listrik. Ia pun menyebut proyek ini sudah dimulai tahun ini. Selain HPAL, ketiga perusahaan juga mempertimbangkan untuk memproduksi prekursor.
Sebelumnya, tanda tangan investasi diumumkan kemarin dalam kunjungan Jokowi ke pabrik Vale. Jokowi senang Ford dan Huayou terlibat proyek ini bersama Vale. Jokowi mengklaim kedua perusahaan tertarik masuk ke Indonesia karena melihat 25 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia atau yang terbesar.
"Itu kekuatan kita dan kita tidak ingin nikel habis karena diekspor mentahan bertahun-tahun," kata Jokowi saat mengunjungi smelter dan Taman Kehati Sawerigading Wallacea milik Vale Indonesia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis, 30 Maret 2023.
"Makanya sejak 2020, saya setop enggak boleh ekspor mentahan lagi tapi harus barang setengah jadi atau barang jadi."
Selain Gubernur Sudirman, dua gubernur juga sempat menolak perpanjangan kontrak Vale. Keduanya yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.
Sementara di Istana, Bahlil menyebut dirinya dan Jokowi membahas kemungkinan-kemungkinan dari segi aturan tentang perpanjangan kontrak ini. Ia tak merinci kemungkinan aturan yang dibahas, tapi memastikan pemerintah ingin dapat keuntungan maksimal dari perpanjangan izin perusahaan seperti Vale, Freeport, dan yang lainnya. (Suryadi-Abu Hamzah/C)
