LUWU, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kabupaten Luwu mulai melakukan pendistribusian bantuan pangan beras bagi 48.486 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan pangan.
Hal ini ditandai dengan Launching Penyaluran Cadangan Beras, Bantuan Pangan Tahun 2023 oleh Bupati Luwu, Dr Drs H Basmin Mattayang, MPd di aula rumah jabatan Bupati, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Jum'at (12/4/2023).
"Launching ini menjadi tanda pendistribusian bantuan pangan beras di Kabupaten Luwu yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan pangan yang tersebar di 22 kecamatan," jelas H Basmin Mattayang.
Menurut Bupati, Pandemi covid-19 yang dilanjutkan dengan kondisi ekonomi ekstrim yang melanda, mengakibatkan terjadinya inflasi dimana-mana, sehingga masyarakat masih merasakan dampaknya.
“Melihat kondisi ini, pemerintah Kabupaten Luwu tidak pernah berhenti memikirkan masyarakatnya dan terus berupaya untuk mengendalikan inflasi. Distribusi bantuan pangan ini salah satu bentuk koordinasi pemerintah Kabupaten Luwu bersama Pemerintah Provinsi dan Pusat,” lanjutnya.
Bupati Luwu berharap, atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, masyarakat dapat mensyukurinya karena Allah SWT telah menjanjikan kepada setiap hamba-Nya, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka niscaya Allah SWT akan menambah nikmat tersebut.
Orang nomor satu di Luwu ini juga menghimbau para Kepala Desa dan masyarakat untuk saling memperhatikan kondisi sekitarnya dan memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan.
“Jika ada masyarakat yang mengalami kelaparan, mengalami gizi buruk atau ada anak penderita stunting, segera laporkan kepada saya atau kepada Ibu Ketua TP PKK, kita akan bantu dan seluruh biaya rumah sakit ditanggung oleh pemerintah,” tutupnya
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ir. H Zainal Said dalam laporannya mengatakan bahwa 48.486 KK penerima bantuan pangan akan menerima bantuan beras sebanyak 10 Kg/KK
“Mereka akan menerima 10 Kg/KK selama 3 bulan berturut-turut, yakni bulan Maret, April dan Mei 2023. Tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk serta mengendalikan dampak inflasi,” tutur H Zainal. (Irw)
