Menurutnya, kasus OTT ini tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap pembangunan proyek kereta api. Terlebih lagi jika harus dihentikan. Hal itu dianggap tidak boleh terjadi.
”Kita berharap tidak terpengaruh dengan kejadian itu. Apa yang sudah direncanakan harus tetap berjalan dan proses hukum harus berlanjut sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan harus jeli dan mengantisipasi kejadian serupa. Sehingga, proyek yang sudah direncanakan tidak mangkrak karena ulah segelintir oknum. DPR juga siap berkoordinasi demi kelanjutan proyek.
”Koordinasi kami dengan Kemenhub belum ada, nanti itu secara kelembagaan. Kalau secara personal, saya berharap ini harus dituntaskan,” bebernya.
Apalagi, secara perencanaan, proyek-proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah sudah benar. Hanya saja, dalam proses pelaksanaan, kerap ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Mereka ini yang harus diawasi.
"Yang salah, kan, diproses. Yang tidak salah, ya, silakan lanjut. Ini kan oknum, bukan lembaganya," terangnya.(*)
