MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kader partai Buruh dipastikan turun memperingati hari buruh atau May Day yang jatuh pada hari ini, Senin (1/5/2023).
Ketua Umum Partai Buruh Sulsel, Akhmad Rianto mengungkapkan, Partai Buruh lahir dari para buruh dan kelas pekerja. Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa sejumlah kader juga turun ke jalan memperingati May Day.
"Konsistensi partai buruh dalam membela kepentingan buruh karena 11 pendiri partai buruh adalah memang merupakan buruh sehingga sangat wajar ketika partai buruh melakukan aksi di mayday," ujarnya.
Disinggung apakah ada atribut partai diturunkan, Akhmad Rianto mengakui hal itu, pasalnya ini merupakan kegiatan internal Partai buruh.
"Partai buruh merayakan May Dday untuk internal partai buruh yang terdiri dari unsur-unsur pendiri partai buruh," tegasnya.
Meski demikian, lanjut Akhmad, pihaknya tidak sekaligus melakukan sosialisasi pada aksi demonstrasi tersebut. "Kita tidak melakukan itu (sosialisasi pilih partai buruh)," singkatnya.
Hal senada diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia juga membantah atribut yang dibawa ini bagian dari kampanye. Menurutnya, atribut ini sebagai bentuk sosialisasi.
"Enggak ada kampanye. Ini adalah perayaan May Day," kata Said Iqbal saat jumpa pers di kawasan Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
Iqbal lantas membandingkan dengan partai politik lain yang juga marak memasang bendera, bahkan baliho yang menampilkan calon presidennya.
"Ini adalah sosialisasi dan perayaan. Apa yang salah?" tanya Presiden KSPI itu.
Pengurus Partai Buruh di sejumlah daerah juga mengaku menerima "pesan khusus" dari Bawaslu. Pesan tersebut meminta agar Partai Buruh tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program Partai Buruh.
"Memang Bawaslu di berbagai daerah coba-coba kirim surat, kami Geruduk!" tegas Said Iqbal. (fahrullah)
Haram Koalisi dengan Parpol dan Capres Pro UU Ciptaker
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, meminta seluruh elemen buruh tidak memberikan hak suara kepada calon presiden dari partai politik pendukung UU Omnibus Law Ciptaker.
Penegasan itu disampaikan Said Iqbal dalam jumpa media di acara Mayday Fiesta, Istora Senayan, Senin (1/5).
“Tolong diingat, kami menyebut haram hukumnya Partai Buruh berkoalisi dengan partai politik pro UU Ciptaker,” tegasnya.
Dia mengingatkan, tujuh Parpol di Senayan, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan PAN, merupakan Parpol pemerintah yang mendukung UU Omnibus Law Ciptaker, dan dua Parpol oposisi, yakni PKS dan Demokrat, masih akan diuji konsistensinya terhadap penolakan UU Ciptaker.
“Dua yang menolak itu, akan kita uji, apakah mau menjadi saksi pada judicial review (JR) yang akan diajukan Partai Buruh. Kalau nggak mau, berarti hanya lip service,” ucapnya.
Dia juga menegaskan, Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mendukung dan mengesahkan Omnibus Law, termasuk Capres yang didukung melalui partai politik itu.
“Karena itu, Capres yang akan dipilih Partai Buruh adalah yang berkoalisi secara personal. Kita akan putuskan dalam waktu dekat,” demikian Said Iqbal. (Fahrullah/B)
