Anggaran Sewa Gudang Pemilu 2024: Makassar Terbesar, Biayanya Sentuh Rp1,5 Miliar

  • Bagikan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) bersama KPU Kabupaten/Kota mengusulkan anggaran sewa gudang untuk penyimpanan logistik Pemilu 2024 ke pusat.

Adapun biaya pengusulan tersebut cukup bervariatif setiap Kabupaten/Kota di Sulsel. Berdasarkan informasi dihimpun wartawan Rakyat Sulsel, KPU Makassar tersebesar, mencapai Rp1,5 miliar.

"Pengusulan anggaran sewa gudang terbesar adalah KPU Kota Makassar sebesar Rp1,5 miliar. Tapi bisa turun," kata Anggota KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi, Selasa (9/5).

Menurutnya, dari KPU di 24 Kabupaten/ kota di Sulsel. KPU Makassar mengusulkan biaya sewa gudang tertinggi diatas Rp1 miliar, meskipun akan dikurangi. Sedangkan KPU Kab/kota lain, hanya kisaran Rp100-200 jutaan.

"Hanya KPU Makassar usulan tinggi diatas Rp1 miliar. Sementara KPU daerah lainnya berkisar Rp100 - 200 juta. Ini masih estimasi anggaran," tuturnya.

Akademisi UIN Alauddin itu menambahkan, setiap KPU Kabupaten/Kota telah mengajukan anggaran kebutuhan sewa gudang penyimpanan logistik sebelum Pemilu 2024. Ini hampir final karena telah disampaikan ke KPU RI.

"Semua kabupaten/kota sudah mengajukan anggaran kebutuhan gudang dan kita sudah lapor ke KPU RI," ujarnya.

Sementara Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mengkaji terkait lokasi gudang logistik yang akan disewa. Mengingat tahapan Pemilu mengenai logistik mulai Juni 2023.

Menurut Farid, anggaran sewa gudang logistik Pemilu dan Pilwali memiliki regulasi yang berbeda. Di mana Pemilu bersumber dari APBN, sedangkan Pilwali dari APBD Kota Makassar meskipun digelar di tahun yang sama.

"Secara regulasi ini diatur oleh kebijakan berbeda dengan anggaran berbeda, untuk pemilu dan pilwali sehingga pertanggungjawaban tentu berbeda. Hanya saja keduanya kan saling beririsan, tinggal bagaimana kebijakan dari KPU pusat tentang ini," katanya.

Terkait pengusulan sewa gudang logistik untuk Pemilu 2024 merupakan tindak lanjut dari pengalaman Pemilu 2019. Di mana penyelenggara kewalahan dengan logistik jumlah besar.

"Kita belajar dari Pemilu 2019, gudang kita itu terbatas, sedangkan logistik lebih besar daripada kemampuan gudang kita mengorganisir nya," tandasnya. (Yadi/B)

  • Bagikan