TAKALAR, RAKYATSULSEL - Warga kurang mampu Kabupaten Takalar mengeluhkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Takalar.
Seperti yang dialami salah satu warga di Kabupaten Takalar yang sementara dirawat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit H. Padjonga Daeng Ngalle, yang mengaku fasilitas BPJS Non Mandirinya tidak bisa digunakan di RSUD.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak RS H Padjonga Daeng Ngalle. "Iya tak bisa digunakan, status BPJSnya tidak aktif alias non aktif karena data bermasalah.
Keluarga pasien pun disarankan untuk ke Dinas Sosial melampirkan surat keterangan tidak mampu dan Surat keterangan opname, dan KK/ KTP," ucap salah pihak RS H Padjongan Daeng Ngalle, Selasa (9/5/2023).
Sementara Kepala Dinas Sosial dan PMD Takalar, dr. Hj. Nilal Fauziah menanggapi keluhan masyarakat yang sementara di rawat di RS. H. Padjonga Daeng Ngalle.
"Iye saya terima berkasnya nah, namun untuk sementara aplikasi BPJS masih belum bisa diakses, nanti begitu bisa terbuka saya aktifkan," kata dr. Hj. Nilal Fauziah.
Hanya saja pihak Kepala BPJS Takalar, Yunita Andriani Abbas yang berusaha dikonfirmasi, hingga berita ini tayang tidak berhasil.
Menanggapi hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapi) Sulawesi Selatan pun ikut angkat suara.
"Saya minta kepada Kepala BPJS Takalar untuk segera membuka kembali aplikasi BPJS supaya Dinas Sosial Takar bisa mengakses dan membantu masyarakat yang kurang untuk menguruskan dan menonaktifkan BPJS yang sementara tidak aktif," pinta Dirman Danker.
Menurutnya, kasihan masyarakat Takalar yang sementara di rawat di Rumah Sakit namun dia tidak bisa gunakan BPJSnya. Pihak BPJS harus paham bahwa BPJS ini adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
"Apabila hal ini BPJS Takalar tidak cepat menyikapi keluhan masyarakat, maka kami bersama beberapa aktifis akan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor BPJS Takalar," tegas Dirman. (Tir)
