MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan yang baru mulai bertugas, kemarin, setelah sehari sebelumnya dilantik oleh Bawaslu RI. Salah satu tugas yang mendesak dilakukan yakni memetakan daerah-daerah yang rawan konflik dan pelanggaran pada Pemilu 2024.
Mantan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi memberi perhatian serius menyangkut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Sulawesi Selatan. Menurut dia, komisioner Bawaslu harus segera memetakan daerah-daerah rawan demi menghindari potensi konflik menjelang maupun sesudah Pemilu 2024.
"Bawaslu hari ini sisa membutuh kepemimpinan yang bisa memetakan kerawanan. Melanjutkan hal yang sudah bagus dan membenahi yang masih kurang," ujar Arumahi, Rabu (10/5/2023).
Menurut dia, yang membedakan pergantian komisioner Bawaslu Sulsel kali ini karena tahapan Pemilu 2024 telah berjalan. Itu sebabnya, kata Arumahi, pergantian komisioner sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja.
"Oleh karena itu pimpinan Bawaslu harus segera melakukan konsolidasi secara internal dan mendorong kabupaten kota yang saat ini sedang bertugas," imbuh Arumahi.
Dia mengatakan, sistem kerja di Bawaslu, adalah hirarki dan tidak boleh ada satu yang lemah. Kalau ada komisioner yang dinilai lemah, maka pimpinan punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan. itu sebabnya, sambung Arumahi, komisioner Bawaslu non petahanan harus jeli melihat kondisi Bawaslu di kabupaten dan kota.
"Kalau satu kabupaten lemah, itu akan mempengaruhi kinerja Bawaslu secara umum," ujar Arumahi.
Ditemui terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyatakan siap melanjutkan program yang telah ditinggalkan oleh komisioner sebelumnya. Menurut dia, beberapa program Bawaslu Sulsel yakni melakukan pencegahan politik uang dengan membentuk desa sadar politik uang hingga memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula, akan terus digenjot.
"Program yang telah dilakukan periode sebelumnya baik di dalam proses pencegahan dan pengawasan pasti akan kami lanjutnya," ujar Mardiana.
Dia mengatakan, hal yang pertama akan dilakukan yakni pengelolaan organisasi secara internal sebagai proses bagi komisioner Bawaslu untuk menyelaraskan kerja-kerja dan bagian kesekretariatan.
Ana Rusli --sapaan Mardiana, menyatakan pihaknya juga telah mempersiapkan pengawasan pendaftaran bakal calon legislatif yang sementara berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.
"Kami akan berupaya berupaya menjaga kualitas kerja yang telah dilakukan di periode yang lalu," ujar dia.
Ana Rusli merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota Bawaslu Sulsel periode 2023-2028. Sementara, dua lainnya yang dilantik adalah petahana, yakni Adnan Jamal dan Saiful Jihad. Komisioner Bawaslu Sulsel lainnya Abdul Malik, Alamsyah, dan Andarias Duma.
Ana Rusli merupakan mantan komisioner KPU Sulsel periode 2013-2018. Pegiat demokrasi ini sebelumnya pernah lolos 10 besar seleksi di Bawaslu RI. Sebelum bergelut di bidang kepemiluan, Ana Rusli tercatat menjadi jurnalis selama 13 tahun. Puncak kariernya sebagai jurnalis saat didaulat memimpin Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar.
Ana Rusli menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin Makassar.
Sementara itu, saat melantik komisioner Bawaslu Sulsel, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berpesan agar komisioner yang baru segera bekerja mengawasi tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan.
"Kami harapkan sumpah dan janji jabatan dapat diejawantahkan dalam tugas dan fungsi sebagai anggota Bawaslu Provinsi," ujar Bagja.
Bagja mengingatkan saat ini tahapan Pemilu 2024 memasuki tahapan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), verifikasi satu partai politik, dan beberapa tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD.
"Sekitar 80 persen komisioner yang dilantik sudah berpengalaman sebagai anggota Bawaslu kabupaten dan kota. Kami harap mulai bekerja begitu sumpah diucapkan. Tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak mengenal hari kerja, tidak mengenal hari libur," ujar Bagja.
Dia juga berpesan untuk selalu berkonsentrasi dalam bekerja, berkomunikasi serta berkoordinasi yang baik dengan rekan penyelenggara pemilu, stakeholder, termasuk dengan keluarga.
"Dalam berorganisasi harus menempatkan emosi dengan baik serta menjaga kesehatan," imbuh dia. (fahrullah-suryadi/B)
