MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi mengumumkan tujuh nama komisioner KPU Sulawesi Selatan yang baru. Pengumuman itu tercantum dalam SK KPU RI Nomor 51/SDM.12-Pu/4/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih Pada 20 Provinsi Periode 2023-2028, tertanggal 20 Mei 2023.
Ketujuh anggota KPU Sulsel yang baru tersebut yakni Ahmad Adiwijaya, Hasbullah, Hasrudddin Husain, Marzuki Kadir, Romy Harminto, Tasrif (KPU Gowa), dan Upi Hastati.
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia KPU Sulsel, Ismail Masse menyatakan, pihaknya masih menunggu agenda pelantikan komisioner yang baru dari KPU RI. Menurut dia, sebelum 24 Mei, komisioner yang baru harus sudah dilantik karena masa jabatan komisioner saat ini akan berakhir di tanggal itu.
Dari tujuh komisioner KPU Sulsel baru, hanya Upi Hastati yang berstatus petahana. Perempuan lulusan doktor hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, sudah masuk sebagai penyelenggara Pemilu sejak 2008 di Kabupaten Barru. Perempuan kelahiran Barru, 24 Juli 1974 ini pernah menjabat dua periode di Barru.
Komisioner selanjutnya adalah Romy Harminto yang saat ini masih tercatat sebagai komisioner KPU Kota Makassar. Sebelum bergabung di KPU, alumni pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini disibukkan dengan kegiatan dunia bisnis, selaku Direktur CV Astro Media Komputindo.
Tak hanya itu, ia juga aktif menjadi tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI). Romy juga alumni S1 Institut Agama Islam Negeri Alauddin Fakultas Ushuluddin, Jurusan Filsafat.
Tasrif yang merupakan komisioner KPU Kabupaten Gowa menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada 2002. Memulai karir kepemiluan dengan menjadi Ketua Panwas Gowa 2012-2013, Ketua Panwas Kab. Gowa Tahun 2015-2016, Anggota Panwas Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018 dan Anggota KPU Kabupaten Gowa Periode Tahun 2018 –2023.
Selain itu, dari ketujuh nama terpilih Komisioner KPU Sulsel, satu nama di antaranya adalah Hasruddin Husain. Nama terakhir merupakan Ketua KPU Kota Parepare.
Hasruddin mengatakan di setiap penggantian komisioner seperti ini butuh inovasi dan kolaborasi yang selalu menjadi penekanan setiap lembaga KPU di mana saja, baik di tingkat kota maupun provinsi.
"Tentunya kami siap berkolaborasi dengan teman-teman yang terpilih sekarang," ujar Hasruddin.
Hasruddin mengungkapkan saat ini dirinya bersama Komisioner KPU Sulsel terpilih menunggu jadwal pelantikan dan orientasi tugas.
Jadi, 20 provinsi yang hari ini diumumkan sebagai komisioner terpilih di masing-masing provinsi akan mendapat pembekalan dalam bentuk orientasi tugas.
"Tanggal 24 kami langsung bertugas di masing-masing provinsi. Harapan kami selaku komisioner harus melanjutkan apa yang menjadi rencana kerja dari komisioner sebelumnya," ujar Hasruddin.
Sedangkan, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan. KPU RI, Parsadaan Harahap mengatakan, mereka terpilih sebagai komisioner KPU yang baru telah menjalani tahapan proses lewat Timsel.
"Sejak pekan kemarin sampai tanggal 20 Mei, kami lakukan fit and proper test terakhir di KPU RI. Bahkan ada juga tanggapan masyarakat kami kumpul sebelum diumumkan tujuh nama definiti," ujar dia.
Koordinator Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara itu berharap setelah pengumuman dan pelantikan, komisioner terpilih mulai bekerja melanjutkan tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Harapan kami komisioner terpilih bekerja profesional dan jaga integritas," ujar Parsadaan.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto berpendapat tujuh komisioner KPU Sulsel yang baru merupakan kepemimpinan kolektif kolegial. Menurut dia, tipe penyelenggara demokrasi yang dibutuhkan adalah sosok solidarity maker, yang terterima serta mampu membangun sinergi dengan para pihak.
"Diharapkan bekerja independen. Bisa memberi harapan untuk hadirnya penyelenggara yang profesional dan berintegritas demi jalannya proses demokrasi di pemilu 2024," ujar Luhur.
Menurut dia, tantangannya bagi komisioner saat ini karena dikejar waktu untuk langsung bekerja. Selain itu, komisioner baru ini harus cepat beradaptasi dengan tahapan yang sementara berjalan. Meskipun relatif tidak sulit, kata dia, pengalaman dan aktivitas kepemiluan yang telah mereka kerjakan selama ini akan sangat membantu untuk melaksanakan tahapan yang tengah berjalan.
"Tantangan lainnya adalah mengatur divisi-divisi yang sesuai dengan kompetensi, tetapi tetap bisa bekerja sebagai sebuah tim yang kompak, solid, dan kokoh. Sekarang Mereka adalah sebuah tim, dengan kepemimpinan kolektif kolegial," imbuh Luhur. (suryadi/B)
