"Kalau saya lebih bagus dia terbuka saja mau tetap di Demokrat atau mau jadi caleg di partai lain. Kalau mau tetap nyaleg kita terima dia, kalau mau juga keluar kita tidak bisa halangi itu hak politiknya," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Demokrat Provinsi Sulsel tampak tidak bisa berbuat apa-apa dengan tingkah salah satu kader mereka, Andi Azizah Irma Wahyudiyati. Pasalnya, sampai saat ini tidak mau berbicara secara terbuka kepada partai yang mendudukannya di kursi DPRD Sulsel tersebut terkait apakah dia ingin meninggalkan Demokrat atau tidak setelah namanya tidak terdaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).
"Kita meminta kepada Andi Azizah Irma Wahyudiyati untuk terbuka apakah dia ingin meninggalkan demokrat atau tidak setelah namanya tidak dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Provinsi Sulsel. Tetapi kita tetap berkomunikasi dan kami harapkan ini bisa bicarakan dengan baik," ungkap Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah kepada Rakyat Sulsel, beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini tidak ingin menyatakan secara tegas akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena masih memungkinan Irma dimasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) jika dia melakukan komunikasi. "Pasti ada konsekuensinya (PAW)," bebernya.
Pada Pemilu 2024 mendatang, partai berlambang mercy ini akan berusaha menghadirkan anggota legislatif di DPRD Provinsi yang bisa bekerja dengan baik dan membela kepentingan masyarakat.
"Karena Demokrat memiliki misi ada perbaikan dan perubahan dan kami ingin mau mendapatkan kursi signifikan baik itu di Kabupaten maupun provinsi," bebernya.
Namun Ni'matullah tidak ingin memberikan berapa kursi dan targetkan, walau pemilu 2019 lalu Demokrat Sulsel memperoleh 10 kursi dari 11 Daerah Pemilihan (Dapil).
"Kami tidak ingin bicara perolehan kursi, kami kami targetkan Demokrat harus memperoleh minimal 15 persen suara," jelasnya.
Disinggung apakah ada anggota DPRD seperti Andi Irma yang tidak menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai kandidat petahana, Ni'matullah menyebutkan sampai saat ini tidak ada. "Tidak ada, semuanya mendaftar. Bahkan ada anggota DPRD Kabupaten/kota naik ke Provinsi," imbuh Ni'matullah. (Fahrullah/B)
