BULUKUMBA, RAKYAT SULSEL.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan.
Predikat opini WTP ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun diacara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada Pemkab Bulukumba bersama Pemkab Barru dan Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare di Aula Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Selatan di Makassar, Senin 22 Mei 2023.
Predikat Opini WTP ini adalah yang kedua kalinya secara berturut-turut di era pemerintahan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf. Sementara secara keseluruhan predikat ini adalah opini WTP yang ke-10 kali.
“LKPD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2022 mencerminkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab.
Amin Adab berharap Pemkab Bulukumba dapat menindak lanjuti seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK. "Tentu kita harapkan ada rencana aksi yang harus dilakukan oleh Pemda untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dalam kurun 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bulukumba, Rijal mendapat kesempatan menyampaikan sambutan mewakili pihak legislatif. Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang bekerja, saling bersinergi melaksanakan anggaran sesuai peruntukannya dan telah menyajikan laporan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik.
"Kita berharap segera menindaklanjuti yang diberikan oleh BPK sebagaimana yang termuat dalam LHP," jelas Rijal.
Sementara itu, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, mengatakan sejak awal menjabat, ia selalu menekankan untuk bekerja secara profesional dan taat aturan. Apalagi sebelumnya Pemda meraih opini WDP sehingga menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Dalam pengelolaan keuangan ini, opini WTP ini adalah sebuah keharusan yang mesti diraih oleh pemerintah daerah," ucap Andi Utta--sapaan akrab Bupati Bulukumba. (Salahuddin/A)
