PAREPARE, RAKSUL -- Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.
Untuk Kota Parepare prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24,8% dan di tahun 2022 naik menjadi 27,1%.
Menjadi pekerjaan berat bagi Kota Parepare untuk menurunkan dalam jangka 2 tahun untuk mencapai 14% target nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, saat membuka rembuk stunting di Hotel Bukit Kenari, Selasa (23/5/2023).
Menurut Pangerang Rahim, berdasarkan pelaporan program gizi Dinas Kesehatan melalui aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) untuk Kota Parepare berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 13,79 % di tahun 2022 menjadi 8,73% di pengukuran Februari tahun 2023.
"Adapun yang menjadi kelurahan lokus tahun 2023 yaitu Kelurahan Lompoe, Lapadde, Bukit Harapan, Bukit Indah, Bumi Harapan. Untuk tahun 2024 yaitu Kelurahan Lapadde, Watang Soreang,Bukit Indah, Bukit Harapan, Ujung Lare, Watang Bacukiki Lompoe," jelasnya.
Intervensi kegiatan, lanjut dia, difokuskan di kelurahan tersebut tapi tidak menutup kemungkinan jika anggaran SKPD mencukupi tetap melakukan intervensi ke kelurahan non lokus.
"Namun ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan intervensi yaitu belum terpenuhinya total covegare baik untuk pendataan sasaran maupun pemantauan pertumbuhan untuk sasaran balita 0-59 bulan," bebernya.
Pangerang Rahim menjelaskan, target yang ingin dicapai untuk cakupan balita yang ditimbang berat badannya atau partisipasi masyarakat yaitu 75% di tahun 2022 dan 80% di tahun 2023. Di Kota Parepare untuk partisipasi masyarakat masih sekitar 62,41% di tahun 2022 dan 55% di pengukuran Februari tahun 2023.
"Bisa disimpulkan hampir sebagian sasaran di Kota Parepare tidak melakukan kunjungan ke posyandu mengakibatkan tidak terpantaunya pertumbuhan bayi balita tersebut. Masalah ini harus diselesaikan secara konvergensi yang tidak hanya diselesaikan pada sector kesehatan saja, tapi menjadi masalah multi sektoral," katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pihak terkait harusnya berkolaborasi untuk mencapai kunjungan total coverage dari sasaran balita.
"Harapan kami masalah yang ada di Kota Parepare dalam hal partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus untuk lintas sektor agar lebih ditingkatkan, dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat merata dan berkesinambungan di seluruh lintas sektor terkait," tandasnya.(*)
