WAJO, RAKYATSULSEL - Sejak empat tahun terakhir ini, pesisir Danau Tempe tidak dapat difungsikan sebagai lahan pertanian. Padahal ribuan hektar lahan pertanian yang berada di pesisir Danau Tempe selama ini menjadi penyuplai berbagai produk-produk holtikultura.
Yang menjadi masalah adalah tingkat elevasi permukaan air Danau Tempe terbilang tinggi antara 6 sampai 7. Hal ini mengakibatkan lahan pesisir yang selama ini efektif menjadi lahan pertanian menjadi tergenang.
Hal tersebut terungkap pada kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo, Rabu (24/5).
Bupati Wajo, Amran Mahmud yang memimpin rapat tersebut berharap melalui Sinkronisasi Program ini, ada kajian yang mendalam terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Danau Tempe.
"Hal ini menjadi penting mengingat selama ini fungsi-fungsi danau menjadi berkurang, karena selama ini ada lahan sekitar Danau Tempe menjadi tidak produktif karena tergenang selama 4 Tahun terakhir ini, " ujar Bupati.
Amran Mahmud juga mengatakan bahwa selain fungsi-fungsi pertanian, pemanfaatan air danau Tempe juga perlu kajian untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku dan irigasi di wilayah hilir seperti Kecamatan Majauleng, Penrang, Bola dan Takkalalla yang selama ini lahan pertaniannya masih mengandalkan pengairan tadah hujan.
"Jadi penanganan Danau Tempe diperlukan adanya kajian ulang karena permasalahannya begitu kompleks, mulai dari hulu ke hilir. Dengan kajian ini nantinya fungsi Danau bisa dikembalikan dan dimaksimalkan, "katanya.
Sementara itu, Sofyan Jaya mewakili Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang mengatakan yang menjadi masalah saat ini belum adanya garis sempadan di wilayah Danau Tempe.
"Harapannya nanti ada kajian yang bisa menetapkan garis sempadan wilayah Danau Tempe, antara 50-100 meter dari wilayah aktivitas masyarakat, " katanya.
