BALI, RAKYATSULSEL - Maraknya Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang 'nyambi' bekerja meski hanya berbekal visa turis, disorot Komisi I DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai, selain penerapan aturan terhadap WNA kurang tegas, kontrol dan pengawasannya pun lemah. Menurutnya, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Bali hari ini merupakan isu serius yang berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara.
"Yang tidak tepat selain menabrak aturan keimigrasian, isu pentingnya adalah pengambilalihan lapangan pekerjaan padahal apa yang dikerjakan WNA ini bukan special skill yang tidak bisa dikerjakan warga lokal. Ini sungguh disayangkan," tegas Christina dalam keterangannya, Senin (29/5).
Menurut politikus Golkar ini, berbagai temuan di lapangan, WNA sampai melakukan pekerjaan rental kendaraan, salon, fotografer dan jenis pekerjaan lain yang sangat bisa dikerjakan warga setempat.
"Kita bukan tidak menginginkan investasi luar masuk, justru kita sangat mendukung tentunya sesuai regulasi yang ada. Isu kita lebih terkait pekerjaan-pekerjaan yang dirambah WNA yang bukan special skill, sehingga sesungguhnya bisa dikerjakan warga kita," ucap Christina.
Upaya menggeser mata pencaharian warga lokal di Bali, menurut Christina, tidak hanya selesai pada urusan keimigrasian dan ketenagakerjaan tetapi juga terkait diplomasi antar negara. Menurutnya, Kemenlu dan Dubes warga asing di Indonesia turun tangan dengan mengeluarkan semacam himbauan terkait larangan bekerja tanpa izin untuk warga asing di Indonesia khususnya Bali.
“Jadi kami mendorong dua pihak bergerak, baik pemerintah kita sendiri maupun otoritas negara asal WNA,” tegas Christina.
Christina juga mewanti-wanti, apa yang terjadi di Bali hanya akan menjadi bom waktu yang jika tidak segera diatasi bisa menjadi gangguan dalam konteks kedaulatan negara.
"Kita amati juga makin banyak turis yang berulah menimbulkan keresahan dan gesekan dengan warga lokal. Ada yang menyampaikan seakan-akan warga negara tertentu tengah membangun kerajaannya di Bali. Ini tidak sehat,” tuturnya.
“Betul Bali tempat wisata dan siap menerima siapa pun tetapi untuk kepentingan kedaulatan negara tetap harus kita jaga bersama," demikian Christina.
(RMOL.ID)
