MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kursi petahana di Daerah Pemilihan Sepuluh Sulawesi Selatan dinilai masih terlalu tangguh untuk digoyang pada Pemilihan Umum 2024. Tapi, bukan berarti kans para penantang tertutup sama sekali. Karakteristik pemilih pragmatis yang dominan di Dapil Tana Toraja dan Toraja Utara akan menjadi kunci penentu.
Dari lima petahana, satu dipastikan tidak akan lagi maju dari Dapil Sepuluh pada pemilu mendatang. Politikus Partai Golkar, Jhon Rende Mangontan mengubah haluan politik dengan mempersiapkan diri menatap Pemilihan Kepala Daerah di Tana Toraja.
Meski begitu, Jhon tak akan membiarkan kursi lowong yang ditinggalkan direbut oleh kandidat lain. Itu sebabnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan ini menyiapkan istrinya Tikurara Bumbungan untuk ikut bertarung.
Sementara itu, empat petahana lainnya dipastikan kembali akan mempertahankan kursinya. Mereka yakni Firmina Tallulembang asal Gerindra, Sarwindye Biringkanae dari NasDem, Jufri Sambara dari Demokrat, sera Dan Pongtasik dari PDIP.
Direktur Profetik Institute, Asratillah mengatakan, dari beberapa hasil riset yang dilakukan, Dapil Sepuluh tersebut termasuk dapil yang pemilihnya cukup pragmatis dalam menentukan pilihan.
"Artinya pemilih menggunakan frame utility expected untuk menjatuhkan pilihan. Kandidat dilihat dan dipilih dengan dasar sejauh mana memberikan kontribusi langsung," ujar Asratillah, Minggu (4/6/2023).
Asratillah mengatakan para penantang patut mendesain program yang berdampak pada pilihan elektorat. Program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat calon pemilih.
"Semisal pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan soft skill bagi para pemilih milenial dan semacamnya," ujar Asratillah.
Menurut dia, dari program-program tadi, caleg penantang bisa mengidentifikasi aktor-aktor yang bisa direkrut sebagai relawan, serta potensi-potensi jaringan yang bisa dibangun.
"Intinya program yang tepat sasaran dijadikan titik tolak untuk mendongkrak popularitas dan membangun jejaring hingga ke tingkat TPS," imbuh dia.
Meski begitu itu, sambung Asratillah, para caleg tidak terlalu memanjakan kecenderungan pragmatis dari calon pemilih. Dia mengatakan, caleg harus tetap punya tanggung jawab etis untuk mendidik pada pemilih demi kelangsungan demokrasi yang baik.
"Serta memperlihat teladan berpolitik yang bermartabat. Kita semua bertanggung jawab atas berkualitasnya demokrasi nantinya," ujar Asratillah.
Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy Syam menyebutkan terdapat perubahan komposisi caleg di Dapil Sepuluh Sulsel dibandingkan pada Pemilu 2019. Hanya saja, kata dia, mayoritas caleg petahana masih terlihat cukup kuat dengan kuota kursi yang terbilang kecil di dua kabupaten tersebut.
"Arena pertarungan sengit berada pada sesama caleg di internal partai masing-masing," imbuh Nursandy.
Terpisah, John Rende Mangontan menyatakan sudah menyiapkan istrinya Tikurara Bumbungan menjadi calon legislatif DPRD Sulsel.
"Saya sudah pertimbangkan dengan matang, harus ada orang yang sepaham, sevisi, dan sejalan, yang menggantikan posisi kerja politik saya selama ini di DPRD Sulsel. Maka istri saya paling tepat," ujar Jhon.
Menurut dia, perjuangan yang dilakukan selama duduk pada Komisi D, DPRD Sulsel, sudah banyak terlihat. Terutama, kata dia, di bidang infrastruktur berupa jalan dan jembatan.
"Saya tidak perlu menyebutkan satu per satu. Biarlah masyarakat yang menilai. Sayang kalau bukan orang yang tepat yang melanjutkan semua program baik itu," imbuh peraih 13.765 suara pada Pemilu 2019 itu.
Dia mengatakan pada 2024 mendatang, Golkar menargetkan perolehan dua kursi di DPRD Sulsel dari Dapil Sulsel Sepuluh. Target ini, kata dia, cukup realistis melihat komposisi bakal caleg yang ada. Dari lima bakal calon anggota DPRD Sulsel yang didaftarkan Partai Golkar, semua mempunyai potensi mendulang suara yang signifikan.
"Saya kira target ini akan tercapai. Peluang untuk dapat dua kursi itu sangat besar. Komposisi caleg yang kami majukan sangat mumpuni," ujar dia.
Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Sulsel Muhammad Haikal mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mempersiapkan bacaleg yang bisa meraih kursi di Tana Toraja dan Toraja Utara. Selama ini, kata dia, PKB belum pernah memiliki kader yang berhasil lolos ke DPRD Sulsel dari dapil tersebut.
"Kami memiliki target bisa memperoleh minimal satu kursi baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi," ujar dia.
Untuk memperoleh satu kursi tersebut, PKB Sulsel telah mempersiapkan putra Toraja yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Toraja Utara, Paulus L Tandiongan. Paulus merupakan mantan anggota DPRD Sulsel pada 2009-2014 melalui Partai Damai Sejahtera (PDS).
"Dengan pengalaman Pak Paulus kami yakin bisa memperoleh satu kursi juga," kata Haikal.
Menurut dia, meski PKB didirikan oleh kalangan ulama, namun partai ini tetap mengusung prinsip nasionalis. Haikal mengatakan, PKB bisa diterima dengan baik di semua daerah yang penduduknya mayoritas non muslim. Seperti Papua, NTT, maupun Sulawesi Utara.
"Kalau ada yang masuk (jadi anggota DPRD) itu tingkat lokal. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman di Toraja, kalau kita ini partai nasional dan terbuka kepada siapapun yang bergabung," ujar dia.
Adapun Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sulsel, Yusran Sofyan mengatakan saat ini pihaknya masih mencari strategi agar partai ini bisa "pecah telur". Sama dengan PKB, selama ini PPP juga kesulitan meloloskan kader ke parlemen.
"Kami terus cari cara bagaimana meyakinkan figur-figur potensial untuk bergabung dan juga membenahi struktur partai. Untuk dapil 10, kita realistis target 5.000 suara. Syukur-syukur terpenuhi apalagi dapat satu kursi," imbuh Yusran.
Sekretaris Partai Amanat Nasional Sulsel, Andi Jamaluddin Jafar mengakui sejauh ini PAN tidak pernah memperoleh kursi di Toraja.
"Saya sudah koordinasi di sana (Toraja) kami berharap bisa memperoleh kursi baik provinsi maupun kabupaten," ujar dia.
Keyakinan ini bisa diperoleh karena beberapa tokoh telah direkrut oleh pengurus PAN di Tana Toraja dan Toraja Utara.
"Intinya ada beberapa tokoh yang sudah bergabung dan semoga mereka bekerja maksimal," kata Jamaluddin.
Pengawasan Bacaleg Petahana
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini belum melakukan pengawasan terhadap bakal calon legislatif petahana yang sementara melakukan reses dari 1-8 Juni 2023. Hal itu belum dilakukan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga Bawaslu belum bisa berbuat apa-apa.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan jika reses itu kewajiban anggota DPRD, namun sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah anggota DPRD tersebut akan menjadi calon lagi atau tidak.
"Belum ditetapkan DCT (Daftar Calon Tetap) jadi itu belum bisa dikatakan kampanye," kata Saiful.
Dia berharap, anggota DPRD yang ingin maju lagi sebaiknya tidak menyalahgunakan reses tersebut sebagai ajang kampanye.
"Kami hanya berharap reses tersebut jangan dimanfaatkan," imbuh dia.
Bawaslu bisa melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD bila KPU telah menetapkan DCT. "Tapi bukan resesnya kami awasi, tapi yang kami awasi yakni modus manfaatkan reses tersebut sebagai ajang politik praktis," ujar dia. (suryadi-fahrullah/C)
