JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Jelang pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto pada 14 Februari 2024 mendatang, para petahana diprediksi rawan tumbang.
Hal tersebut terjadi lantaran dipengaruhi oleh opini publik yang tidak begitu baik terhadap kinerja lembaga DPRD, maupun kinerja personal sejumlah para petahana saat ini.
DPRD Jeneponto khususnya sejumlah para petahana dinilai bagian dari kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengentaskan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni 50,59 ribu jiwa, dengan persentase kemiskinan mencapai 13,73 persen.
"Iya, DPRD gagal dalam fungsinya, melihat kondisi yang terjadi dengan data. Itu harus diakui. Apalagi ini data BPS. Sumber BPS adalah data yang diakui oleh Negara, suka tidak suka, itu harus diterima," ungkap mantan Anggota DPRD Jeneponto, Andi Baso Sugiarto kepada Rakyat Sulsel baru- baru ini.
Seharusnya, kata dia, DPRD Jeneponto melakukan intervensi terhadap masalah kemiskinan. "Mereka seharusnya sudah lama duduk bersama dengan pihak- pihak terkait menyelesaikan persoalan ini," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Imam Taufiq yang coba dimintai tanggapannya mengenai apa saja peranan dan kerja nyata legislator dalam hal pengentasan kemiskinan di daerahnya selama ini. Dia hanya mengungkapkan bahwa sebaiknya hal tersebut ditanyakan ke pihak Pemkab Jeneponto.
"Kalau terkait pengentasan kemiskinan mungkin lebih tepat kita tanya ke pihak eksekutif, apalagi sudah memasuki enam bulan terakhir periode pemerintahan, " singkatnya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Kaharuddin Gau menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja optimal, termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan di Jeneponto.
"Kalau kinerja DPRD, saya pikir sudah bekerja, kendala teknisnya kan OPD (organisasi perangkat daerah) yang punya ranah. Itu banyak OPD yang terlibat, buka hanya satu, jadi kuncinya harus Pemda yang melakukan, bukan DPRD, kita hanya memberikan penguatan jika diminta dalam hal memaksimalkan kegiatan- kegiatan yang menurunkan angka kemiskinan, " ucapnya.
Tak hanya soal kinerja yang tidak menonjol, sejumlah oknum petahana atau oknum anggota legislator yang masih aktif juga nampak telah mendapatkan penilaian negatif dari mantan pendukungnya.
"Waktu mau mencaleg, hampir tiap hari dia (oknum) datang di rumah, dan banyak janjinya kepada masyarakat, termasuk saya di janji mau diberikan bantuan sapi ternak, tapi hingga kini satu helai bulu sapi pun tidak mampu diberikan, ada juga yang dijanji kambing, itu juga omong kosong, bahkan sampai sekarang tidak mau lagi ditemui, tidak akan ada suara lagi untuk orang- orang seperti itu," beber salah satu warga di Kecamatan Batang. (Zadly Kr Rewa/B)
