MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Para calon anggota legislatif diprediksi akan malas bergerak (mager) apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sistem pemilihan umum digelar dengan proporsional tertutup.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto mengatakan caleg yang populer tapi tidak memiliki kekuatan di partai itu akan kehilangan harapan pada Pemilu 2024 nanti jika MK putuskan pemilu dengan sistem tertutup.
"Karena penentuan nomor urut itu ditentukan oleh partai, jadi caleg-caleg potensial tapi tidak memiliki akar kuat di partai bisa kehilangan peluang dan itu bisa menurunkan berminat orang berpartai," kata Andi Ali, Rabu (7/6/2023).
Andi Ali mengatakan, caleg akan bisa bergerak bila partai politik memberikan keyakinan kepada kader mereka dengan membuka akses seluas-luasnya khususnya penentuan nomor urut yang harus transparan.
"Sehingga siapapun bisa mendapatkan nomor urut sesuai dengan potensi yang dia miliki," imbuh dia.
Menurut Andi Ali, sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama memiliki risiko. Proporsional terbuka, kata dia, persaingan antar-caleg cukup tajam di masyarakat, baik sesama internal maupun eksternal, sehingga politik uang untuk menggaet pemilih tidak dapat dihindarkan.
Adapun proporsional tertutup, menurut Ali, risikonya mengenai politik uang cukup besar. Hanya saja akan bergeser ke lingkup internal partai. Sehingga, bagi Ali, perubahan konsep pemilu sama sekali tidak menghilangkan potensi politik uang.
"Saya rasa, kalau diterapkan proporsional tertutup juga belum tentu meminimalisasi politik uang karena polanya akan bergeser ke internal partai. Jadi sebenarnya pemilihan proporsional terbuka dan tertutup sama-sama punya risiko walaupun tentu dalam prakteknya risiko berbeda," ujar Andi Ali.
Di sisi lain, pada konsep proporsional tertutup, partai politik memiliki kewenangan penuh dalam menentukan figur yang akan didorong untuk duduk di parlemen. Sehingga otoritas partai kian menguat mengontrol anggota legislatifnya di parlemen.
"Sehingga ini menguatkan institusional partai, pada sisi lain juga akan menguatkan oligarki partai kalau internal partai tidak dikelola dengan bagus. Tapi saat ini, risiko (proporsional tertutup), karena internal partai belum berjalan dengan bagus, sistem kaderisasi dan rekrutmen, tentu akan menimbulkan malapetaka demokrasi kita," jelasnya.
Strategi Partai
Sementara itu, Ketua Perindo Sulsel, Sanusi Ramadhan mengatakan pihaknya sudah siap mengikuti pemilu apakah itu menggunakan sistem proporsional tertutup atau tetap terbuka.
Intinya, kata dia, Perindo sudah bergerak di 24 kabupaten/kota dan pernah menjadi peserta Pemilu 2019.
"Kami sudah siap menghadapi pemilu baik itu proporsional tertutup maupun terbuka," ujar dia.
Disinggung bila sistem proporsional tertutup maka sudah hampir dipastikan bacaleg mereka malas bergerak untuk mencari suara. Sanusi menyebutkan itu sudah diantisipasi sejak awal.
"Perindo sejak awal mengantisipasinya dengan kebijakan dana kompensasi bagi caleg , pembentukan DPRT berbasis TPS yang akan digerakkan dalam proses sosialisasi dan masa kampanye," ujarnya.
Jadi, kata dia, biaya Caleg yang bekerja dan mendulang suara sehingga Perindo memperoleh kursi di dapil tersebut akan diganti. Tapi, semuanya ada dalam peraturan organisasi Partai Perindo.
"Kalau kita memperoleh kursi di Dapil tersebut, Caleg yang urutan selanjutnya memperoleh suara yang banyak pasti ada kompensasinya, tapi ada hitung-hitungnya," jelasnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sulsel, Yusran Sofyan mengatakan sampai hari ini pihaknya di tingkat Provinsi masih berkeyakinan bahwa pemilu dilakukan secara proporsional terbuka.
"Dengan pertimbangan tahapan KPU sudah berlangsung dan banyaknya aspirasi dari partai lain menginginkan itu," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini akan siap dengan kemungkinan lain jika konstitusi menghasilkan proporsional tertutup.
"Di internal partai kami berulang kali rapatkan bagaimana mengantisipasi kemungkinan proporsional tertutup? Pada rapat pengurus wilayah kita sudah merumuskan beberapa formula di internal walaupun Juknis resmi dari partai belum keluar karena model proporsional tertutup juga belum jelas seperti apa? Apakah hanya gambar partai tanpa mencantumkan calegnya atau seperti apa? Tapi yang jelas kami siap ji apapun kondisinya," kata dia.
Sementara itu, PKB Sulsel ingin kembali menorehkan prestasi suara yang signifikan. Pada Pemilu 2019, PKB Sulsel mencapai 8 kursi dari sebelumnya hanya 3 di DPRD Sulsel.
"Sekarang insyaallah 11 kursi di DPRD Sulsel, atau semua dapil kita rebut," kata Ketua LPP PKB Sulsel, Syamsu Rizal MI.
Deng Ical -sapaan Syamsu Rizal- mengatakan target tersebut dapat terwujud apabila seluruh elemen bersama-sama bekerja turun ke masyarakat. Apalagi PKB saat ini terus mengawal dan menyuarakan agar dana desa bisa ditambah hingga Rp 5 miliar ke pemerintah.
"PKB menilai membangun Indonesia saatnya dari bawah atau desa yang menjadi pilar utama pembangunan," kata Deng Ical.
Program ini akan memberikan kemandirian bangsa khususnya di desa dan dapat memberikan kontribusi besar dalam mensejahterakan masyarakat.
"Dengan komposisi caleg kita, kami optimis perolehan kursi terus meningkat karena sama-sama hadir mengajak warga untuk kesejahteraan," ungkap dia.
Selain itu, proses open rekrutmen caleg di PKB sebelumnya mendasari memiliki kompetensi.
"Sehingga kalau menjadi anggota DPR sudah mampu memperjuangkan aspirasi rakyat," lanjut Deng Ical yang juga anggota DPR RI Dapil 1.
LPP PKB Sulsel menilai semua tingkatan baik di kota, provinsi dan pusat ingin mempersembahkan terbaik dan peningkatan kursi.
"Misalnya di DPR RI sebelumnya dua, kali ini kita target tiga kursi. Walau sedikit tetapi trendnya positif," kata Deng Ical.
Sementara bacaleg DPRD Sulsel untuk keterwakilan perempuan juga sudah terisi sehingga kata dia, PKB tidak kekurangan kuota SDM Perempuan 30 persen menuju Pemilu serentak 2024.
Tingginya animo bacaleg, tidak lepas dari partai yang diketuai Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menempati trend yang signifikan. Menurut dia, survei PKB masuk jajaran tertinggi atau jajaran partai papan atas.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulsel Sulsel, Azhar Arsyad menargetkan mendapatkan 15 kursi. Dengan kata lain, pihaknya berusaha mengambil kursi pimpinan.
"Kami tentu 2019 kemarin kami dapat 8 kursi di tingkat provinsi, kami melihat tingkat komposisi kami menargetkan 15 kursi," kata Azhar.
Azhar beralasan, dari 8 kursi komposisi yang sebelumnya diambilnya membuatnya dirinya semakin optimistis dalam perolehan kursi tersebut.
"Tentu setelah melihat komposisi dan antusiasme teman-teman untuk mengabdi di PKB, hampir semua dapil itu yang mendaftar di PKB lebih dari 100 persen," ujarnya. (fahrullah-suryadi/B)
