JAKARTA, RAKYATSULSEL - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan Pemerintah terus fokus pada penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal guna mencegah adanya korban PMI di negara lain.
"Ya, sekarang ini yang pemerintah cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Oleh karena itu, Menkopolhukam termasuk kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban," kata Wapres kepada wartawan di Kepulauan Riau, sebagaimana dipantau melalui tayangan video di Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.
Selain menangani dan mencegah adanya PMI ilegal dari perdagangan orang, kata Wapres, Pemerintah juga terus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang umumnya menjadi tempat asal PMI ilegal.
"Pemerintah mengarahkan daerah-daerah potensial terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinannya (tinggi). Oleh Karena itu, ini harus jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Nah, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," jelas Wapres.
Pemerintah juga terus melakukan perjanjian dengan negara-negara penempatan PMI untuk tidak menerima tenaga kerja ilegal.
"Itu yang harus dicegah. Kalau (PMI) yang legal 'kan bisa diawasi, tetapi biasanya korban-korban itu yang ilegal. Jadi, di samping kita cegah dari luar, dari dalam sendiri (pencegahan) perdagangan orang kita ketatkan di seluruh provinsi," kata Wapres.
(Fajar)
