OLEH: Aminuddin Ilmar
Pakar Hukum Unhas
Perhelatan politik sudah akan dimulai dengan menggelar tahapan pemilihan legislatif dan juga tahapan pemilihan presiden. Kedua perhelatan tersebut tentu saja diharapkan akan menghasilkan anggota legislatif yang mempunyai integritas dan tidak lagi terjebak pada berbagai kasus korupsi dan bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik pula melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran atau budgeter.
Selain itu, kita berharap juga akan terpilih presiden dan wakil presiden yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya sebagai pemimpin atau kepala negara, akan tetapi juga sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan.
Sebagai kepala negara yang juga menjadi simbol dari negara diharapkan bisa menyelesaikan berbagai masalah kenegaraan dan memastikan posisi dan kedudukan lembaga negara berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya.
Tentu ada banyak masalah yang dihadapi bangsa dan negara ini mulai dari menumpuknya utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam yang belum terkendali dan berbasis ekologis, pemerataan pembangunan sampai kepada sistem penegakan hukum kita yang seringkali di cap lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Memang tidak mudah untuk mengurai semua persoalan yang ada dan terjadi, sehingga diperlukan adanya prioritas pelaksanaan yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu dan mendesak serta tentu saja akan membawa dampak positip bagi yang lain dan bukan malah sebaliknya.
Selama ini, prioritas atau fokus utama pembangunan selalu diarahkan pada bidang ekonomi. Sedangkan, bidang lain seperti, politik, hukum dan keamanan meskipun masuk dalam program prioritas tapi seringkali tertinggal dan bahkan belum mendapat perhatian sama sekali.
Padahal, kalau bidang politik dan hukum bisa diperbaiki dan diperbaharui tentu saja akan membawa dampak luar biasa pada proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi terutama pada proses penegakan hukum yang adil dan fair serta mencegah pembangunan fisik yang selalu di mark up biayanya terlebih lagi kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.
Setiap pergantian kepemimpinan negara dan pemerintahan serta seringkali mengabaikan perbaikan pada sistem hukum nasional kita, khususnya pada sistem penegakan hukum. Kita mungkin harus mengerti dan memahami mengapa bidang ekonomi yang selalu menjadi prioritas dan fokus perhatian ketimbang bidang hukum atau perbaikan sistem politik kita, atau kalau tidak minimal ada perimbangan diantara keduanya, sehingga bisa dijalankan atau dilakukan secara bersama-sama.
Selain itu, kita juga berharap bahwa hukum bisa menjadi acuan utama atau “panglima” dalam proses penyelenggaraan bernegara dan berpemerintahan agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dirasakan oleh semua warga, khususnya dalam pencapaian kehidupan yang adil dan sejahtera.
Sekali lagi kita berharap para anggota legislatif yang terpilih nantinya tidak lagi terjebak pada polarisasi koalisi yang tercipta di parlemen, sehingga tidak lagi memberi batasan pada pelaksanaan fungsi dan tugas legislatif, khususnya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Terpilihnya presiden yang baru tentu saja kita berharap ada perubahan kebijakan yang diambil, sehingga bisa memberi ruang yang luas pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perbaikan sistem penegakan hukum kita yang tidak mudah diintervensi sehingga berbagai kasus yang seharusnya bisa dilakukan oleh karena cukup bukti, namun terpending tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan.
Dengan kata lain, tidak ada lagi istilah tebang pilih dalam penegakan hukum kita. Prinsip dasarnya semua orang berkesamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. (*)
