PALEMBANG, RAKYATSULSEL - Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengatakan pihaknya optimis mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sebesar 12 miliar atau naik 5 persen dari capaian tahun sebelumnya.
“Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel terus meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) di Sumatera Selatan”, kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya. Kamis (8/6).
Kata Kakanwil Ilham Djaya, memasuki semester pertama tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Sumsel telah menerima sebanyak 74.591 permohonan layanan AHU. Dari jumlah tersebut terkumpul PNBP sebesar Rp6,2 miliar.
Ilham menyebut, adanya trobosan Ditjen AHU yang masuk dalam UU Cipta kerja yaitu Perseroan Perorangan menjadi salah satu factor peningkatan permohonan layanan.
Perseroan Perorangan, kata dia, menjadi entitas badan usaha baru yang pendaftaran dan pencatatan pengesahanya ada di Ditjen AHU.
Ilham menyebutkan, Perseroan Perorangan adalah Badan usaha yang memiliki kelebihan dibanding badan usaha lain, diantaranya perlindungan hukum dengan pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal.
Perseroan Perorangan juga akan memudahkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan modal dari perbankan.
“kelebihan dalam Perseroan Perorangan dimulai dari pendiriannya yang cukup sederhana, dalam proses pendiriannya pelaku usaha hanya perlu mengisi formulir pernyataan tanpa harus disertai akta notaris, dan cukup membayar Rp50 ribu saat mendaftar," ucap Ilham.
Disamping itu, kata Ilham melalui berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan pihaknya juga turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan permohonan layanan AHU.
Dirincikannya, memasuki semester pertama tahun ini pihaknya menerima sebanyak 1.347 Pendaftaran Perseroan, 889 Perseroan Perorangan, 78 perkumpulan, 25 Yayasan, dan 1.343 pendaftaran CV.
Lalu sebanyak 9 Pendaftaran Firma, Persekutuan Perdata ada 13, dan Pendaftaran Fidusia menorehkan angka cukup besar yakni sebanya 69.108.
Sementara itu, ada pula 315 perubahan Fidusia, 643 penghapusan Fidusia, 70 pendirian Koperasi, 106 Perubahan Koperasi.
Untuk permohonan Pewarganegaraan pada tahun ini sebanyak 1 WNA (Pasal 19), dan 416 permohonan kewarganegaraan (Pasal 43 permohonan, Pasal 23 sebanyak 372 permohonan, dan Pasal 23 huruf C 1 permohonan). (*/rls)
