MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar segera melakukan audit fisik gedung Rumah Sakit (RS) Batua Makassar. Rencananya, agenda ini akan melibatkan tiga kampus di Makassar. Masing-masing Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Makassar, dr Andri Azwan Zainuddin mengatakan audit fisik RS Batua Makassar ini masih dalam tahap perencanaan.
dr Andri menjelaskan pihaknya akan melakukan konfirmasi ke masing-masing kampus. Setelah tim dari akademisi terbentuk, mereka akan dikumpulkan dan dipilih perwakilan dari masing-masing kampus untuk membentuk tim khusus.
"Kan belum diadakan juga (anggarannya), nanti kalau sudah dilaksanakan, kita akan cari langsung," ucap dr Andri, Selasa (13/6).
Rencana audit fisik ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dengan tujuan untuk menentukan kelayakan bangunan RS Batua yang baru selesai dibangun.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin mengatakan untuk penganggaran audit fisik ini kemungkinan akan diajukan pada APBD Perubahan 2023.
Setelah ada hasil audit sejauh mana pembangunan bisa dilakukan, baru diajukan penganggaran untuk pembangunan fisiknya di tahun 2024 mendatang.
"Jadi tim teknis yang nilai itu layak berapa lantai, kalau memang dilanjutkan, tergantung tim teknisnya. Dari kajian tim teknis kemudian berapa yang akan diajukan di APBD (fisik)," ungkap Nursaidah.
Diketahui, pembangunan RS Batua yang berlokasi di jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar ini mangkrak akibat kasus korupsi. Pembangunan ini sebelumnya telah tarik ulur di Pemerintah kota Makassar.
Untuk pengerjaan tahap satu, gedung itu telah menelan anggaran Rp25 milliar. Pada tahap ke dua, tak kunjung dilakukan hingga akhirnya tersandung kasus korupsi.
Kemudian penganggaran beberapa kali sempat diajukan sejak 2019 dengan anggaran yang variatif. Terakhir penganggaran sempat diajukan Rp10 milliar pada APBD 2022 lalu bersamaan dengan RS Jumpandang Baru di Utara.
Bahkan, hingga akhir masa anggaran pengajuan fisik gedung itu tak kunjung dilakukan lantaran kasus korupsi yang membelit RS itu. (*)
