MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim Verifikasi Kota Layak Anak (KLA) melakukan evaluasi terhadap kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait penetapan kategori KLA 2023.
Diketahui, Kota Makassar saat ini memperoleh KLA 2022 kategori Nindya. Tahun ini, Makassar kejar Predikat Utama itu namun hal itu terancam gagal lantaran temuan Tim Verlap menyebut Makassar belum punya Perda KLA.
Koordinator Tim Verifikasi Kota Layak Anak yang juga
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Endah Sri Rejeki menyebutkan, untuk menetapkan sebuah kota sebagai Kota Layak Anak (KLA), ada 24 indikator yang harus dipenuhi.
Indikator tersebut selanjutnya dibagi menjadi lima kluster. Diantaranya hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, hak kesehatan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang budaya, dan perlindungan khusus.
Selain itu, ada satu kluster utama yakni kelembagaan. Menurut Sri Endah, kluster ini sebagai motornya gugus tugas KLA selain lima kluster yang menjadi substansi hak anak.
Kluster kelembagaan ini terkait hadirnya Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi regulasi atau dasar hukum bagi tim gugus tugas KLA dalam bekerja.
Namun sayang, hingga saat ini, Pemkot Makassar belum memiliki Perda KLA.
"Jadi sudah disampaikan soal perda merupakan poin paling penting," ungkap Sri Endah, Rabu (14/6).
Dia menekankan, kehadiran Perda itu akan menjadi pertimbangan sebuah daerah mendapatkan predikat Kota Layak Anak.
"Ini indikator pertama, tentang kelembagaan. Kita bicara aturannya. Apakah sudah ada lembaga koordinatif yang gerakkan itu," tegasnya.
Dengan hadirnya Perda tersebut, ada acuan untuk bekerja bagi stakeholder terkait untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Walaupun berganti pimpinan, berganti kebijakan, pemenuhan dan perlindungan anak terus berjalan.
Lebih jauh dikemukakan, kegiatan verifikasi untuk penilaian KLA sebenarnya sudah dilakukan sejak Maret. Mulai dari evaluasi mandiri, penilaian administrasi di level provinsi dan yang saat ini dilaksanakan adalah verifikasi lapangan.
Dia mengatakan, untuk Kota Makassar, sebenarnya semua indikator sudah mulai dipenuhi namun harus ditingkatkan.
Yang menjadi atensi tim verifikasi KLA terhadap Makassar, sambung dia, karena hadirnya shelter warga dan lorong wisata yang dimaksimalkan fungsinya untuk kepentingan warga, termasuk anak. (*)
