MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna, Rabu (14/6/2023).
Dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo.
Ketua DPRD Makassar mengatakan, rapat ini membahas penyampaian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar, Tahun Anggaran 2022.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle menyampaikan beberapa rekomendasi atas permasalahan yang terjadi di Kota Makassar.
“Masalah anak terlantar kemudian menjadi aib jalanan.gelandangan, pengemis, pengamen, khusus di lampu merah masih menjadi keluhan khusus bagi masyarakat, berlangsung dari tahun ke tahun, tanpa adanya solusi dari dinas sosial,” kata Arkul (sapaan akrabnya).
Selain itu, ia juga turut memaparkan dua rekomendasi, untuk menangani persoalan tersebut.
“Kami memberanikan rekomendasi kepada Dinas Sosial Kota Makassar, untuk melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta BPU BPJS, yang menjadi dasar penagihan oleh pihak BPJS,” ungkapnya.
Rekomendasi itu, kata Arkul, memerintahkan kepada Dinas Sosial, untuk menyusun perencanaan dalam menangani anak jalanan serta gelandangan.
“Kami memerintahkan kepada Dinas Sosial Kota Makassar, untuk menyusun perencanaan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis di kota Makassar, sebagai upaya progresif inovatif untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (*)
