MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tak tepat guna. Salah satunya, terkait anggaran stunting.
Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting, namun mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, Rosmini Pandin mengatakan, akan lebih baik jika pengelolaan anggaran untuk penanganan stunting itu dikelola secara menyeluruh oleh tim penanganan stunting secara langsung.
"Karena kalau tim penanganan stunting yang langsung kelola bisa melihat langsung di lapangan. Apa yang dibutuhkan dalam penanganan stunting, apa yang telah dibuat untuk penanganan stunting," ujar Rosmini, Minggu (18/6/2023).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, Setiawan Aswad mengatakan, untuk penanganan stunting di Sulsel, penganggarannya sedang dalam proses perampungan.
"Besaran anggarannya belum bisa saya sampaikan. Yang jelas sekarang sedang proses perampungan," tuturnya.
Kata dia, untuk tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sulsel memberikan sokongan dana bantuan untuk setiap kabupaten. Adapun besaran untuk bantuan dana penanganan stunting itu adalah Rp200 juta untuk masing-masing kabupaten dan kota.
"Selama ini bantuan dana untuk penanganan stunting dari provinsi itu sebesar Rp200 juta per kabupaten/ kota," jelasnya. (abu/B)
