MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Warga Kecamatan Mariso Kota Makassar begitu antusias menghadiri sosialisasi empat pilar yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Andi Wittiri (ARW), Minggu (18/6/2023).
Terlihat warga yang hadir satu per satu menyalami ARW, yang dibalas senyum oleh Ketua DPW PDI Perjuangan Sulsel ini. Kesempatan ini juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasinya.
Haris, salah seorang warga, menyampaikan jika di Kelurahan Kampung Buyang masih banyak yang perlu dibenahi karena tingkat keadilan tidak seimbang.
"Hampir semua kekayaan daerah ditarik ke pusat sementara di daerah sumber daya alamnya tidak sesuai diharapkan dan ini memicu integrasi di masyarakat," kata Haris di hadapan ARW.
Selanjutnya kata dia, warga Kelurahan Kampung Buyang masih banyak keadaan ekonominya menengah ke bawah, sehingga mereka meminta kepada ARW untuk menjembatani ke Komisi V DPR RI agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan bedah rumah.
"Program utamanya rumah penduduk masih banyak kurang layak, jadi saya meminta kepada pak Ridwan untuk membatasi ke komisi V agar masih ada bedah rumah lagi," ujarnya.
Tak kalah penting masalah pembangunan stadion Mattoangin yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah. Haris mengaku bersyukur karena kehadiran Ridwan Andi Wittiri di Senayan sangat banyak membantu masyarakat.
"PSM juara Liga 1, tapi tidak ada stadionnya, paling tidak kedepan di Kota Makassar ada stadion yang berstandar internasional. Insya Allah pak Ridwan duduk lagi di DPR RI. Amin," harapnya.
Warga lainnya, Wati mengatakan jika saat ini masih ada masyarakat yang ingin menyelesaikan pendidikannya minimal paket A, B dan C. "Tapi kami berharap ada gratis," ucapnya.
Selain itu masalah masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran. Wati juga menegaskan dukungannya kepada ARW agar kembali terpilih pada Pemilu 2024 mendatang.
"Kinerja pak Ridwan Andi Wittiri sudah banyak dirasakan warga. Semoga bisa kembali melanjutkan perjuangan warga di Senayan," harapnya.
Menanggapi keluh kesah masyarakat, Ridwan Andi Wittiri menyebutkan saat ini dirinya satu-satunya anggota komisi VII yang mengatur masalah tambang yang mana berhak mendapatkan izin dan mana yang izinnya harus dicabut. Saat ini kata dia untuk bagi hasil sementara dibahas di DPR RI.
"Ini sementara diatur (Bagi hasil ke daerah dan pusat)," ucapnya.
Sementara untuk infrastruktur kata dia, tidak bisa menjanjikan karena itu wilayah Komisi V DPR RI. Tapi sebagai wakil rakyat pastinya hal itu akan disampaikan ke rekan kerjanya di DPR RI.
"Masalah infrastruktur (bedah rumah dan stadion) mungkin saya tidak bisa jawab tapi saya akan sampaikan ke Komisi V, bahwa keluarga kami membutuhkan beda rumah," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile yang mendampingi ARW menyampaikan KIS dan PKH menjadi problem saat dirinya turun melakukan reses atau kunjungan ke masyarakat.
"KIS dan PKH datanya amburadul. Nanti saya meminta dinas sosial bagaimana bisa mendapat bantuan PKH dan KIS," singkatnya. (Fahrul/B)
