KPU Laporkan Kondisi Keuangan Pilgub ke DPRD Sulsel

  • Bagikan
SILATURAHMI. Komisioner KPU Sulsel lakukan silaturahmi dengan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari baru-baru ini. SURYADI/RAKYATSULSEL

MAKASSAR, RAKYATSULSEL -  Jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan  silaturahmi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Sabtu (17/6/2023).

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan bahwa pertemuan tersebur hanya bersifat silaturahmi dan memperkenalkan diri terhadap tujuh komisioner baru dilantik beberapa waktu lalu.

"Kami hanya memperkenalkan diri pada setiap instansi. Pertemuan ini hanya bersifat silaturahmi dan memperkenalkan diri," ungkapnya, saat dikonfirmasi ulang, Minggu (18/6/2023).

Pengurus IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) itu membeberkan bahwa, dalam pertemuan itu mereka membahas dua agenda, yaitu terkait anggaran Pilkada serentak dan kondisi kantor KPU.

Hasbullah  menjelaskan, total anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel sebesar Rp 408 miliar yang saat ini tahap finalisasi dan sedang di riview oleh Inspektorat Sulsel.

"Jadi kita berkoordinasi (Dengan DPRD Sulsel) untuk memohon penguatan terkait anggaran Pilgub yang lagi diperiksa sama inspektorat yang jumlahnya Rp 408 miliar," ucapnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari membenarkan bahwa pertemuan ini, selain bersifat silaturahmi, komisioner KPU membahas tentang anggaran dan kantor yang bersifat permanen.

"Insyaallah tentunya kami akan memberikan dukungan dan akan komunikasi yang lebih lanjut bersama Pemprov. Karena teman-teman KPU berharap ada bangunan kantor yang tentu mereka dapat miliki secara penuh," ujar Ina.

Menurutnya, anggaran Pilgub yang telah ditetapkan KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD) Sulsel akan menjadi pengawalan DPRD.

"Karena pesta demokrasi yang akan kita laksanakan nanti tentu membutuhkan dukungan anggaran yang bisa membuat pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Sedangkan, terkait kantor permanen daei aset Pemprov agar bisa menjadi milik KPU. Politisi Golkar itu mengaku, sekarang status pinjam sehingga perlu upaya agar menjadi hak milik KPU.

"Sekarang Kantor yang digunakan saat ini adalah milik pemerintah Provinsi yang diberikan kepada mereka hanya sebagai status pinjam pakai. Mereka juga meminta dukungan," tutup Andi Ina.

Turut hadir dalam kunjungan ini diantaranya Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah dan Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir serta sejumlah staf. (*)

  • Bagikan