MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Warga Kecamatan Mariso Kota Makassar mengeluarkan unek-unek kepada Anggota DPR RI, Ridwan Andi Wittiri saat melakukan sosialisasi empat pilar di Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso, Minggu (18/6/2023).
Salah seorang warga, Haris menyampaikan jika di Kelurahan Kampung Buyang masih banyak yang perlu dibenahi.
Ia juga menambahkan, warga Kelurahan Kampung Buyang masih banyak keadaan menengah ke bawah, sehingga mereka meminta kepada ketua DPD PDI Perjuangan tersebut untuk menjembatani ke komisi V DPR RI agar masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan bedah rumah.
"Program utamanya rumah penduduk masih banyak kurang layak, jadi saya meminta kepada pak Ridwan untuk membatasi ke komisi V agar masih ada bedah rumah lagi," ujarnya.
Tak kalah penting, kata dia, masalah pembangunan Stadion Mattoanging yang sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah.
"PSM juara liga 1. tidak ada stadion PSM juara, bagaimana paling tidak di kota Makassar ada stadion yang berstandar internasional," harapnya
Dirinya melanjutkan, saat ini masih ada masyarakat yang warga yang ingin menyelesaikan pendidikannya minimal paket A, B dan C. "Tapi kami berharap ada gratis," ucapnya.
Lebih jauh, Haris mengemukakan, masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.
"Warga yang kurang tidak mampu tidak mendapatkan KIS dan PKH dan orang yang sudah layak tapi masih mendapatkan," singkatnya.
Menanggapi keluh kesah masyarakat, Ridwan Andi Wittiri menyebutkan bahwa saat ini dirinya satu-satunya anggota komisi VII yang mengatur masalah tambang yang mana berhak mendapatkan izin dan mana yang izinnya harus dicabut. Saat ini kata dia untuk bagi hasil semenytara dibahas di DPR RI.
"Ini sementara diatur (Bagi hasil ke daerah dan pusat)," ucapnya.
Sementara untuk infrastruktur, kata Ridwan, tidak bisa menjanjikan karena itu wilayah komisi V DPR RI. tapi sebagai wakil rakyat pastinya akan disampaikan ke rekan kerjanya.
"Masalah infrastruktur (bedah rumah dan stadion) mungkin saya tidak bisa jawab tapi saya akan sampaikan karena keluarga kami membutuhkan beda rumah," singkatnya.
Sedangkan, Wakil ketua DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sappaile yang mendampingi ARW menyampaikan KIS dan PKH menjadi problem saat dirinya turun melakukan reses atau kunjungan ke masyarakat.
"KIS dan PKH datanya amburadul. Nanti saya meminta dinas sosial bagaimana bisa mendapat bantuan PKH dan KIS," singkatnya. (Fahrullah/B)
