MAKASSAR, RAKYATSULSEL -- Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur menyoroti kinerja PT Angkasa Pura I terkait lambatnya pembangunan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Proyek penambahan kapasitas bandara yang digarap sejak 2019 itu baru menyentuh progres 65,06 persen. Ini dianggap jauh dari target dan perencanaan.
Padahal sebelumnya ditargetkan bisa dioperasikan pada 2024 mendatang.
Untuk diketahui pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin merupakan proyek strategis nasional (PSN) namun sudah lebih satu tahun proyek tersebut molor penyelesaiannya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dengan tegas mendorong Angkasa Pura jangan segan-segan untuk memutus kontrak pihak konstruksi rekanan apabila tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut.
“Itukan sanksinya jelas, dalam kontrak juga diatur kalau memang pihak penyedia jasa konstruksinya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, ya selesaikan (putus kontrak) saja. Maksud saya kontraknya diputuskan lantas kemudian ditunjuk kepada penyedia jasa yang baru agar supaya hal ini bisa diselesaikan dengan segera,” katanya saat ditemui usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi V di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, (15/6/2023).
Ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini menilai molornya waktu penyelesaian pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin dapat berdampak buruk bagi pelayanan kepada masyarakat sehingga harus segera diselesaikan.
Menurut Iwan, hal ini menjadi penting terkait waktu penyelesaian pembangunan Bandara Sultan Hasanudin. Sehingga meminta kepada pihak Angkasa Pura agar supaya bandara ini betul-betul bisa selesai 100 persen sesuai dengan apa yang sudah diniatkan sebelumnya.
"Tidak lagi mundur waktu pelaksanaan,” tegasnya.
Sebelumnya, proses pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar tertunda diakibatkan oleh kesulitan kondisi keuangan Angkasa Pura I imbas dari pandemi Covid-19.
Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, mengatakan pihaknya memang tengah menjalankan restrukturisasi keuangan karena menurunnya traffic selama dua tahun pandemi.
