PAREPARE, RAKSUL- Masih banyaknya pemilih yang berstatus pemilih potensial non KTP, menjadi perhatian pihak Bawaslu Kota Parepare untuk mendapatkan atensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare, Muh Zainal Asnun, menyorot adanya data 1.322 pemilih non elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang telah tercover sebagai wajib pilih pada Pemilu 2024 mendatang di Parepare, namun belum mengantongi identitas kependudukan.
Hal itu ditekankan Zainal menanggapi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lama ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare.
Lanjut Zainal, pihaknya, mendorong KPU Parepare untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare untuk menerbitkan e-KTP bagi pemilih non KTP, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jumlahnya terbilang besar, lebih seribu pemilih. Sehingga koordinasi intensi antara KPU dengan Disdukcapil kami anggap perlu dilakukan. Ini kita dorong sejak awal, agar pelaksanaan pemilu mendatang tidak menimbulkan masalah," papar Zainal.
Meski masyarakat pemilih yang saat ini terdata sebagai pemilih non e- KTP telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang otomatis akan menerima kartu C65 yakni surat panggilan untuk memilih, namun kata Zaenal, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu akan meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukannya sebagai salah satu persyaratan sebelum ke bilik suara.
"Tapi secara tehnis, itu menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tapi menurut kami tanpa KTP, masyarakat yang memiliki hak pilih dak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Dan itu tanggungjawab penyelenggara," katanya.
Terpisah, Ketua KPU Parepare, Mursalin Muslimin mengatakan, pihaknya optimis seluruh pemilih potensial yang saat ini belum ber e-KTP, akan segera mengantongi -KTP dan bisa memenuhi syarat sebagai pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di TPS pada Pemilu mendatang.
Untuk memastikan hal tersebut, kata Mursalin lagi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Parepare agar kerja-kerja bersama tersebut fokus salah satunya pada e-KTP bagi pemilih potensial.
"Disdukcapil juga telah membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah VIII 8 Sulawesi Selatan untuk melakukan perekaman, terutama pada pemilih pemula yang ada di jenjang pendidikan memengah atas sederajat," katanya.
Mursalin menjelaskan, pemilih potensial yang dimasukkannya dalam DPT adalah mereka yang selambat-lambatnya akan berusia 17 tahun pada tanggal 16 Februari 2024 mendatang, atau berusia 17 tahun tepat pada hari pemungutan suara.
Secara berangsur-angsur mereka (pemilih potensial) akan berusia 17 tahun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permendagri, perekaman dapat dilakukan sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun.
"Tapi fisik e-KTPnya baru bisa diserahkan saat pemilih potensial genap berusia 17 tahun. Dasar pencoklitan pada pemilih potensial karena masing-masing akan memasuki usia 17 tahun hingga hari pemungutan suara,"urainya.
Dan informasi dari Disdukcapil hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, tambah Mursalin, meski saat ini terjadi keterbatasan stok krisis blanko untuk e-KTP, namun diupayakan seluruh pemilih potensial akan mendapatkan identitas kependudukan, yang merupakan salah satu sayrat untuk mereka ketika akan menyalurkan hak suaranya di TPS.
"Kami optimis, dan kami berkeyakinan karena ini adalah kerja bersama, seluruh pemilih potensial di Parepare akan ber e-KTP," tandasnya.(yanti)
