MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Penetapan Tiga besar peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemprov Sulsel telah di umumkan oleh pihak pansel.
Pengamat Pemerintahan Universitas Brawijaya, Masriadi Patu mengatakan, sekaitan dengan nama-nama yang sebelumnya diketahui sempat menjadi Pelaksana tugas tidak wajib lulus dalam proses lelang jabatan ini.
"Saya kira tidak wajib lulus yang sebelumnya sudah menjabat," sebutnya saat dikomfirmasi, Jumat (30/6/2023).
Hanya saja kata dia, Pihak pansel telah melakukan indikator penilaian yang tentu keterbukaan dibutuhkan didalamnya, yang tentu sesuai dengan kaidah dan persyaratan yang dibutuhkan dalam lelang jabatan kali ini.
"Saya kira yang penting indikatornya wajib dibuka oleh pansel secara transparan, agar semua orang memahami bahwa yang tidak lolos memang tidak memenuhi indikator-indikator dan komptensi dan syarat adminsitratif lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah jabatan," jelasnya.
Ia melanjutkan, sekaitan dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam sebuah jabatan itu bisa saja tidak sesuai dengan kualifikasi atau skill peserta yang sebelumnya pernah menjabat kepala OPD.
"Kan bisa jadi orang menjabat di sebuah OPD, untuk menjabat di OPD lainnya itu kan kadang tidak cocok dan dokumen analisis jabatan kan ada, apalagi masing-masing jabatan juga memiliki beban jabatan berbeda," paparnya.
"Atau mungkin selama menjabat mengalami penurunan kinerja, kompetensi, dan ketika dia ikut lagi dia tidak lolos itu bisa saja," tambahnya.
Ia menganalogikan, untuk lelang jabatan sendiri sama halnya dengan pertandingan sepak bola, yang dapat setiap waktu menngeser para pemain bintang kapan saja ketika sedang tidak dalam performa terbaiknya.
"Ini sama saja seperti pemain bola itu ketika pada periode tertentu dia tidak prima jadi dai duduk di bangku cadangan itu bisa saja, sama dengan lelang jabatan ini," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto mengatakan, dengan selesainya rangkaian seleksi 8 jabatan lowong Pemprov Sulsel itu tentu akan berdampak baik untuk proses menjalankan program pemerintahan.
Pasalnya, jabatan lowong itu juga dijabat oleh beberapa kepala OPD dengan kata lain merangkap jabatan yang tidak dapat dipungkiri itu dapat menganggu fokus kepala OPD dalam melaksanakan tugasnya.
"Saya rasa dengan menunjuk pejabat defenitif itu akan membuat kinerja OPD jadi lebih optimalkan, karena keterbatasan yang diperoleh dari banyaknya OPD lowong," ungkapnya.
Ia melanjutkan, pengisian jabatan lowong ini sangat dibutuhkan saat ini mengingat masa jabatan Gubernur Sulsel bakal segera berkahir.
"Memang dibutuhkan kepala OPD yang defenitif yang bisa mendorong kinerja. Di sisi lain juga saya rasa yang kepala-kepala yang sebelumnya yang sudah sudah menjabat dan menjabat jabatan lainnya itu sehingga bisa saja tidak optimal," jelasnya.
"Saya rasa ini akan membuat pejabat OPD akan lebih fokus ini akan membuat kepala opd yang sebelumnya itu bisa lebih fokus karena sudah tidak tergagnggu lagi tugasnya dengan tugas tambahan. dan lebih konsen menyelesaikan tugas-tugasnya di sisa masa jabatan gubernur Sulsel," pungkasnya. (Abu/B)
