Program listrik gratis untuk rakyat miskin, kata azhar, merupakan program PKB yang diperuntukkan bagi 24 juta rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang selama ini menerima subsidi listrik.
"Lewat kebijakan dan instruksi DPP PKB telah menghitung secara detail dan rinci mengenai kebutuhan tersebut. Selanjutnya program menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum," tutupnya.
Pengamat Politik Muh Asratillah menuturkan, janji politik merupakan hal lumrah dalam sebuah kontestasi politik.
"Dalam perspektif marketing politik, janji merupakan hal yang niscaya, bagus tidaknya dan menarik tidaknya redaksi janji politik, akan berpengaruh terhadap citra partai politik di mata pemilih," katanya.
"Kaitan dengan janji politik, kata dia, parpol mesti mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, rumusan redaksi janji politik mesti didasarkan pada hasil riset. Redaksi janji politik mesti disesuaikan dengan positioning politik parpol, serta segmen pemilih yang coba untuk disasar," sambung Asratillah.
Kedua, lanjutnya, redaksi janji politik mesti realistis dan mengedukasi. Realistis artinya, janji politik parpol kaitan dengan pileg mesti disesuaikan dengan tupoksi anggota legislatif.
"Jangan sampai parpol memberikan janji yang semestinya menjadi tupoksi eksekutif dalam konteks legislatif," tuturnya.
Ketiga, tambahnya, janji politik mesti disampaikan melalui media komunikasi yang tepat, agar bisa mendongkrak citra positif parpol. Saat ini media sosial merupakan salah satu rujukan utama publik dalam mencari informasi politik.
Sehingga setiap parpol mesti mengoptimalkan saluran media sosial dalam mendiseminasikan janji politiknya secara intens dan menarik
"Selain itu janji politik sebisa mungkin edukatif, artinya bisa menambah wawasan pemilih soal politik, sehingga setiap janji politik mesti ditopang oleh penjelasan yang cukup dan sederhana," tukasnya.
Sedangkan, Pengamat Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai, sebenarnya hal yang disampaikan parpol itu, ada kaitannya dengan kedudukan calegnya nanti di DPR.
"Jadi itu harapan saja, jika caleg terpilih, maka janji itu akan lebih mudah ditepati, karena ketika partai sudah punya kursi, maka tugas dan kewajiban partai terhadap masyarakat," katanya.
Hanya saja, kata dia. Akan dieksekusi bersama antara anggota dewannya kelak (karena fungsi anggaran) dengan eksekutif pada OPD/SKPD terkait kalau di pemerintah daerah atau pada direktorat jenderal kementerian terkait, jika levelnya pemerintah pusat.
Tapi terlepas dari itu, karena janji-janji harus ditepati jika terpilih, oleh sebab itu harus dipastikan bahwa partai tersebut mampu berjibaku dan berdinamika di dpr/dprd dengan partai lainnya.
"Makanya janji politik partai juga harus terukur dan realistis, karena jangan sampai partai politik justru tidak mampu melakukan kompromi politik dengan partai lain dan eksekutif, untuk mewujudkan janjinya terhadap konstituen," tuturnya.
