MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai politik berusaha menarik simpati calon pemilih dengan iming-iming beragam janji politik. Misalnya perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan tunai.
Dua partai yang terang-terangan menyebut janjinya adalah, PSI yang menjanjikan gratis iuran BPJS Kesehatan dan Partai Kebangkitan Bangsa menjanjikan listrik gratis. Padahal, dua hal tersebut merupakan kebijakan dan ranah lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan legislatif.
Ketua PKB Sulsel, Azhar Arsyad mengatakan bahwa apa disampaikan oleh pengurus DPP adalah program partai dan perlu dijalankan setiap kader yang kelak duduk di DPRD.
"Sebenarnya ini program partai, bukan caleg. Beginilah cara partai agar bisa dekat dengan masyarakat. Dan instruksi DPP PKB tentu menjadi perintah kepada kader di daerah yang mencalonkan sebagai anggota Dewan," kata Azhar, Minggu (2/7/2023).
Anggota DPRD Sulsel itu menuturkan, secara kewenagan memang DPRD tak punya visi-misi. Hanya saja lewat reses atau pun kunjungan dapil maka caleg bisa menyerap dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat di dapil.
"Jadi, caleg atau anggota DPRD itu tidak punya visi-misi. Kalau kaitanya janji kepada pemilih, itu bisa direalisasikan lewat serap aspirasi saat reses untuk disampaikan ke eksekutif sebagai pelaksana," ujar Azhar.
Menurut dia, PKB tak hanya memprogramkan memperjuangkan listrik, namun juga pupuk gratis untuk rakyat miskin pada 2024. Apalagi ini menjadi keluhan masyarakat setiap kali para anggota dewan turun ke dapil masing-masing.
Selain itu, apa menjadi perintah DPP tentu bagian dari strategi untuk memperkenalkan partai lebih dekat kepada masyarakat. Apalagi tiba saatnya partai menghadapi pemilu 2024.
"Listrik dan pupuk gratis untuk rakyat ini adalah dua dari lima program rakyat 2024 hasil konsolidasi nasional Ketum DPP PKB. Jadi ini bukan semata dari caleg. Tapi program partai ditampung lewat aspirasi perlu diperjuangkan," tegasnya.
Dia menjelaskan lima program rakyat 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB PKB Muhaimin Iskandar. Program listrik gratis untuk rakyat miskin merupakan program PKB yang diperuntukkan bagi 24 juta rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang selama ini menerima subsidi listrik.
"Lewat kebijakan dan instruksi DPP PKB telah menghitung secara detail dan rinci mengenai kebutuhan tersebut. Selanjutnya program menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum," imbuh dia.
Pengamat politik Muh Asratillah menuturkan, janji politik merupakan hal lumrah dalam sebuah kontestasi politik.
"Bahkan dalam perspektif marketing politik, janji politik merupakan hal yang niscaya, bagus tidaknya dan menarik tidaknya redaksi janji politik, akan berpengaruh terhadap citra partai politik di mata pemilih," ujarnya.
Kaitan dengan janji politik, parpol mesti mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, rumusan redaksi janji politik mesti didasarkan pada hasil riset. Redaksi janji politik mesti disesuaikan dengan positioning politik parpol, serta segmen pemilih yang coba untuk disasar.
Kedua, redaksi janji politik mesti realistis dan mengedukasi. Realistis artinya, janji politik parpol sekaitan dengan pileg mesti disesuaikan dengan tupoksi anggota legislatif.
"Jangan sampai parpol memberikan janji yang semestinya menjadi tupoksi eksekutif dalam konteks legislatif," tuturnya.
Ketiga, janji politik mesti disampaikan melalui media komunikasi yang tepat, agar bisa mendongkrak citra positif parpol. Saat ini media sosial merupakan salah satu rujukan utama publik dalam mencari informasi politik. Sehingga setiap parpol mesti mengoptimalkan saluran media sosial dalam mendiseminasikan janji politiknya secara intens dan menarik
"Selain itu janji politik sebisa mungkin edukatif, artinya bisa menambah wawasan pemilih soal politik, sehingga setiap janji politik mesti ditopang oleh penjelasan yang cukup dan sederhana," tukasnya.
Pengamat politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono menilai, sebenarnya hal yang disampaikan parpol itu ada kaitannya dengan kedudukan calegnya nanti di parlemen.
"Jadi itu harapan saja, jika caleg terpilih, maka janji itu akan lebih mudah ditepati, karena ketika partai sudah punya kursi, maka tugas dan kewajiban partai terhadap masyarakat," katanya.
Hanya saja, kata dia, akan dieksekusi bersama antara anggota dewannya kelak (karena fungsi anggaran) dengan eksekutif pada OPD/SKPD terkait kalau di pemerintah daerah atau pada direktorat jenderal kementerian terkait, jika levelnya pemerintah pusat.
Tapi terlepas dari itu, kata dia, karena janji-janji harus ditepati jika terpilih, oleh sebab itu harus dipastikan bahwa partai tersebut mampu berjibaku dan berdinamika di dpr/dprd dengan partai lainnya.
"Makanya janji politik partai juga harus terukur dan realistis, karena jangan sampai partai politik justru tidak mampu melakukan kompromi politik dengan partai lain dan eksekutif, untuk mewujudkan janjinya terhadap konstituen," tuturnya.
Pengamat demokrasi Nurmal Idrus menyebutkan, pemilih tentu harus cerdas dalam memilah janji politik seperti itu dengan melihat realitas kenegaraan terutama dalam pengelolaan anggaran. Pada sisi lain, parpol tak boleh hanya sampai pada tataran tagline seperti BPJS dan listrik gratis, mereka harus menjelaskan secara detail bagaimana hal itu dilaksanakan supaya rakyat tercerdaskan.
"Dan memahami janji itu sebagai sebuah hal yang bisa diwujudkan. Jika hanya sekedar tagline, saya pikir pemilih kita sudah sangat cerdas dengan janji seperti itu," tuturnya.
Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI) Nursandy Syam mengatakan jika budaya mengumbar janji-janji politik dari Bacaleg tak bisa dihindari oleh warga pemilih.
"Sebagian besar bacaleg masih meyakini bahwa menjanjikan sesuatu merupakan upaya efektif untuk meyakinkan pemilih agar tertarik untuk mendukungnya," katanya.
Namun, jata Nursandy, sebaiknya bacaleg harus realistis dalam mengobral janji. Hindari hal-hal yang terdengar muluk dan berlebihan.
"Karena di kemudian hari bisa jadi boomerang. Demikian pula warga pemilih mesti belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya dan lebih dewasa dan selektif dalam menentukan caleg pilihannya," bebernya.
"Saya kira terkhusus caleg incumbent, warga pemilih lebih mudah mengoreksi dan menilai, apakah kepercayaan yang sudah diberikan pada pemilu sebelumnya mampu ditunjukkan dengan kinerja yang cukup baik oleh wakil rakyat atau belum," sambung dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto mengatakan memang banyak caleg yang menjanjikan hal-hal yang diluar kewenangan anggota DPR, dan merasa mereka bisa mewujudkannya.
"Namun pada saat terpilih atau menjabat, mereka baru sadar bahwa apa yang mereka janjikan itu di luar kewenangan mereka," katanya.
Dirinya menyebutkan hal inilah yang membuat rakyat beranggapan bahwa anggota DPR kalau terpilih sudah lupa dengan janjinya.
"Padahal kondisinya mungkin seperti itu. Beberapa caleg juga memang terkesan menjanjikan hal yang muluk-muluk atau tidak realistis seperti gratis BPJS, gratis listrik dan sebagainya, yang seperti ini memang hanya untuk menipu calon pemilih," ujarnya.
Andi Ali menyebutkan janji-janji politik memang dibutuhkan sebagai jualan para caleg. "Tapi para caleg juga harus menjanjikan hal-hal yang realistis dan juga berada dalam kewenangan anggota DPR dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan ideologi, dan platform partai, karena kalau tidak maka tentu juga tidak akan bisa diwujudkan," jelasnya. (suryadi-fahrullah/B)
