JAKARTA, RAKYATSULSEL - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mengkritisi kinerja Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel (BPKA) Sulsel, Fathir R Siregar.
Di hadapan Menteri Perhubungan RI, Hamka B Kady meminta agar Kepala BPKA Sulsel segera dievaluasi. Penyebabnya, Kepala BPKA Sulsel dinilai tidak pernah melaporkan terkait perkembangan proyek kereta api Makassar - Parepare tersebut kepada Komisi V DPR RI.
"Kita melaksanakan tugas konstitusional kita masing-masing. Artinya apa? Bapak punya kewenangan, DPR pun juga punya kewenangan. Karena itu, seluruh aparat mulai Kepala Balai sampai Menteri harus kita sepaham. Kalau salah satu tidak sepaham, program ini pasti tidak bisa jalan. Itu namanya saling menghargai antar mitra," kata Hamka B Kady, saat Komisi V DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Hubungan Darat, DJKA, BPTJ, dan Kepala BPSDM Menhub RI, Rabu, 5 Juli 2023.
"Seluruh aparat mulai dari Kepala Balai, jangan sampai biar dihubungi juga tidak bisa. Yang seyogyanya harus melaporkan seluruh kegiatan di daerah kepada kami manakala kami ada disana. Ini malah Kepala Balai menjauh, tidak pernah memberikan informasi sedikit pun," sambung politisi senior Partai Golkar ini.
Dalam rapat tersebut, iapun meminta agar Kepala BPKA Sulsel berdiri. "Saya minta berdiri Kepala Balai Kereta Api. Saya tidak kenal Bapak dan Bapak tidak pernah hubungi saya. Ada alasan apa tidak menghubungi? Lebih mudah saya hubungi menteri daripada Bapak. Memang kami dianggap apa? Jangan begitu saudara. Kami ini dipilih. Kami punya hak. Anda harus melaporkan kepada kami. Bukan kami yang meminta," terangnya.
Hamka B Kady pun meminta agar Kepala BPKA Sulsel dievaluasi. Ia sekaligus mempertanyakan, kenapa tidak satupun anggota DPR diundang pada peresmian kereta api Makassar - Parepare, yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.
"Kenapa peresmian kereta api tidak satupun Anggota DPR hadir padahal Presiden Jokowi hadir. Siapa yang punya tanggungjawab? Kami sudah memperjuangkan, sudah dua periode disini. Kami harus jelaskan ke masyarakat," kesalnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengaku tidak tahu bagaimana perkembangan proyek kereta api di Sulsel karena tidak pernah mendapatkan laporan.
"Tidak ada saya tahu soal perkeretapian di Sulsel. Saudara kerja apa, habiskan anggaran berapa? Jangan anggap kami mau ganggu, mau cawe-cawe. Silakan itu urusan Anda. Kami bukan mau minta proyek. Pernah gak saya minta proyek ke Bapak? Ini jadi catatan. Jangan terlalu sombong. Jabatan itu sementara. Tolong ini dievaluasi," tegas Hamka B Kady. (*)
