MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Rapat dengar pendapat telah digelar Pemprov Sulsel bersama dengan KPK-RI di Toraja room, kantor Gubernur Sulsel, Rabu (12/7/2023).
Penjabat (Pj) Sekda Suksel, Andi Darmawan Bintang mengatakan, kunjungan yang dilakukan oleh KPK di Pemprov Sulsel itu bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian persoalan terutama Aset.
Kata dia, pendampingan akan dilakukan oleh pihak KPK untuk Pemprov Sulsel dengan kata lain sebagai mediator dan akan berbagi solusi sekaitan dengan apa saja yang dapat dikebut untuk diselesaikan, pun untuk diselesaikan secara berkala.
"Ini dalam rangka turut membantu Pemprov Sulsel dalam persoalan terutama yang berkaitan dengan aset, jadi memang dalam hal ini tugas dalam pendampingan juga untuk melakukan pendampingan kira-kira hal-hal mana yang bisa diselesaikan dengan cepat, mana yang akan bertahap terkait dengan aset-aset yang mungkin bermasalah bagi kita," terangnya, saat dilakukan wawancara di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (12/7/2023).
Ia menyampaikan, bahasan dalam rapat yang usai digelar itu akan menjadi wadah untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang saat ini tengah merampungkan kejelasan aset milik Pemprov Sulsel.
"Dalam rapat itu juga disampaikan hal-hal yang menjadi bahan bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi," paparnya.
Ia mengatakan, tak hanya aset yang bermasalah juga dibahas pada pertemuan itu, pun dengan aset yang sudah dalan progres perampungan oleh Pemprov Sulsel juga di bahas untuk memantapkan infromasi kepada pihak KPK.
"Sebenarnya bukan sebut juga masalah semua, dalam arti ada dalam proses mungkin proses lambat, kemudian ada beberapa yang kita anggap aset dalam progres, di tambahkan infromasi yang belum sampai informasi oleh KPK," ungkapnya.
Tak hanya itu, Andi Darmawan Bintang juga menyampaikan, ada sembilan aset yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu.
"Kita tadi mempresentasekan sembilan aset yang perlu diketahui, didalamnya sudah ada progres dan ada juga yang mungkin masih baru mau dimulai dan bagaimana mau dimediasi," paparnya.
Ia menyampaikan salah satu aset milik Pemprov yang sedang berjalan itu reklamasi lahan pengganti milik Pemprov Sulsel oleh PT Yasmin di Pulau Lae-lae.
"Contoh bagaimana dengan CPI, 12,11 Hektare itu kan udah jalan, artinya sudah menjadi bahan masukan bahwa sudah kita jalankan, kemudian yang berkaitan dengan beberapa aset yang ada dikabupaten atau di kota, itu kita semua bicarakan," pungkasnya. (Abu/B)
