MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Anies Baswedan menilai urbanisasi bukan sebagai ancaman dalam berbangsa dan bernegara. Semua negara, kata dia, tengah menghadapinya.
Namun ia mengkritik "Jakartanisasi" yang buruk. Dengan menganggap bahwa Jakarta adalah solusi. Ia menyoroti bahwa kemiskinan ekstrim justru terjadi di pusat pemerintahan, yaitu kota bukan di desa.
Menurut Anies, ketimpangan tersebut harus ditangani dengan serius, dan perpindahan penduduk harus dilakukan dengan misi yang jelas. "Jangan mengulangi problematika yang pernah terjadi di Jakarta," terang Anies.
Salah satu langkah yang disarankan oleh Anies Baswedan adalah menyeimbangkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) antara kota-kota.
Ia mencatat bahwa APBD Jakarta mencapai 77 triliun, sementara Surabaya hanya 9 triliun, dan kota-kota lainnya jumlahnya lebih kecil lagi.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Anies Baswedan mengusulkan agar fokus diberikan pada penyediaan pelayanan dasar seperti air, kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan.
Selain itu, Anies Baswedan juga menekankan pentingnya ekonomi produktif yang berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
Anies Baswedan juga menyoroti pentingnya interkonektivitas antara kota dan wilayah di sekitarnya. Ia berpendapat bahwa kolaborasi antara kota-kota dan daerah sekitarnya harus menjadi praktek yang umum dalam pengembangan perkotaan.
Menurutnya, hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas infrastruktur, dan membangun sinergi antara daerah-daerah. (Shasa/B)
