BONE, RAKYATSULSEL - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Saat ini, IPM Kabupaten Bone dikategorikan rendah dan bahkan urutan kedua dari bawah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu diungkapkan Bupati Bone DR H Andi Fahsar M Padjalangi saat memberikan sambutan pada kegiatan Rakor Teknis pada Penguatan Gemar Linmas, di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Selasa (18/07/2023) kemarin.
"IPM kita berada dalam kategori rendah dan hanya diatasnya Kabupaten Jeneponto. Berarti urutan kedua dari bawah di Sulawesi Selatan," jelas H Andi Fahsar.
"IPM Bone rendah dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, kelayakan hidup termasuk tingkat kesehatan dan rendahnya pendekatan. Namun paling menonjol adalah pendidikan. Memang ada peningkatan IPM tetapi lambat," jelasnya lagi.
Oleh itu, Ia mengharapkan para kepala desa agar mengintervensi yang pernah di SKkan terkait IPM dengan Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (Gemar Linmas).
"Saya harap para kepala desa agar mengintervensi warganya yang pernah di SKkan (warga putus sekolah). Memang semua bidang sangat penting, tapi saya harapkan agar fokuskan dulu pada IPM," harap H Andi Fahsar.
"Dukungan Petta Desa dan kesadaran kita semua sangat saya harapkan demi mengubah IPM, memang butuh waktu dan kesabaran serta kesadaran maupun kerjasama," ujarnya lagi.
"Biar bagaimana teriaknya orang Bone bahwa Bone hebat, paling ada yang bilang lomi diaceng (sok/berlagak)," pungkasnya.
Pada peningkatan IPM di Kabupaten Bone, peran lurah terkesan tidak dianggap. Hal itu terbukti dalam pelaksanaan Rakor Teknis pada Penguatan Gemar Linmas, dalam undangan yang ditandatangani Sekda Bone Andi Islamuddin tertanggal 12 Juli 2023, diundang camat dan lurah serta kepala desa se Kabupaten Bone.
Namun kenyataannya, sebagian besar lurah hanya mengetahui surat tersebut pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita melalui PDF di group dan dalam surat tertera pelaksanaan kegiatan pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pukul 08.30 Wita.
Lurah Apala, Sainal Abidin menilai bahwa OPD terkait kegiatan tersebut terkesan asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan.
"Kita diundang tetapi surat baru ketahuan pada hari yang sama dan setelah jadwal pembukaan. Ini menandakan OPD terkesan asal-asalan dalam meningkatkan IPM Bone dan peran lurah terkesan pula tidak direkeng atau tidak dianggap," tegas Sainal Abidin.
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
IPM sangat penting sebab IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. (Enal)
