MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Untuk mempertahankan akreditasi paripurna yang telah diraih, RSUD Haji Pemprov Sulsel melakukan peningkatan layanan kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 12 tahun 2020, bahwa penentuan akreditasi rumah sakit dilakukan secara berkala setiap empat tahun.
Ketua Tim Akreditasi RSUD Haji, Amira Trini Raihanah mengungkapkan, adanya verifikasi yang dilakukan oleh surveior tiap tahun setelah pemberian akreditasi menuntut RSUD Haji terus berinovasi. Pengecekan tersebut bermaksud untuk memastikan layanan yang dipaparkan selama proses akreditasi tetap dijalankan atau berhenti di tengah jalan.
"Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana, fisik bangunan kita sesuaikan semua. Masing-masing Pokja menyiapkannya," kata Amira, Kamis (20/7/2023).
Berbagai bentuk inovasi terus dilakukan. Selain untuk kepentingan akreditasi, ia mengaku tuntutan untuk terus berinovasi disuarakan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
"Sementara ini ada layanan ambulans peduli. Jadi, masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengangkut pasien, itu bisa kita antar," tambahnya.
Layanan ambulans peduli dapat diakses secara gratis oleh masyarakat dengan menghubungi call center RSUD Haji. "Sebelumnya dikomunikasikan bagaimana kondisi pasiennya, kalau memang butuh alat atau tenaga medis kita kirim sesuai kebutuhan pasien. Itu dilayani Makassar dan sekitarnya," imbuhnya.
Selain itu, RSUD Haji juga memberikan pelayanan fisioterapi di rumah pasien. Dengan inovasi tersebut, pihaknya yakin dapat mempertahankan akreditasi Paripurna yang selama ini diraih.
Humas RSUD Haji, Muhsin menerangkan, akreditasi oleh surveior berasal dari lembaga akreditasi mutu dan keselamatan pasien rumah sakit (LAM-KPRS). Tahun ini, sebanyak tiga surveior melakukan assesment di RSUD Haji.
"Jadi untuk secara daring sudah terlaksana pada 17 Juli. Kemudian dilanjutkan assesment secara luring atau peninjauan langsung dua hari, pada Kamis-Jumat, 20-21 Juli," terang Muhsin.
Surveior LAM-KPRS, Hasanuddin Nuru mengatakan, ada dua proses tahapan akreditasi untuk RSUD Haji. Yakni persiapan dokumen dan pelaksanaan secara hybrid.
Ada 16 bab, kata ia, instrumen yang menjadi penilaian dari surveior. Pada proses daring, ada pemeriksaan dokumen. Sedangkan pada luring, mulai dicek secara langsung fisik dari apa yang tertuang pada dokumen.
Selanjutnya, ada pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana, standarisasi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur layanan, dan regulasi yang diterapkan. Semuanya bermuara pada mutu layanan kesepakatan pasien.
"Untuk sementara karena baru hari pertama luring, apa yang kita dapatkan yang telah dilakukan oleh RSUD Haji ini sudah sesuai dengan standar pelayanan, namun beberapa hal yang perlu ditambahkan terkait adanya renovasi-renovasi (mutu dan layanan keselamatan pasien). Secara garis besar pelayanan di RSUD Haji sudah sesuai dengan standar pada akreditasi," urainya. (Abu/B)
