"Sejalan dengan dinamika komunikasi publik saat ini, salah satu komunikator pemerintah yang vital ialah Pejabat Fungsional Pranata Humas. Pranata Humas dapat berperan aktif dalam proses komunikasi publik. Pranata Humas harus bisa melakukan mitigasi resiko, menganalisis kebutuhan komunikasi, dan menjalin relasi yang baik dengan media," jelas Usman Kansong.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini mekanisme penilaian kinerja setiap ASN, khsususnya Jabatan Fungsional dilaksanakan secara komprehensif yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian DUPAK menjadi tidak relevan lagi karena penilaian SKP telah mencakup penilaian kinerja dan perilaku pegawai.
"Dengan mekanisme penilaian melalui evaluasi kinerja ini, saya harap rekan-rekan Pranata Humas tidak menjadi kendor dalam berkinerja. Sebaliknya, waktu yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas kesehariannya," ungkapnya.
Usman Kansong berharap bimtek yang digelar tersebut dapat memberikan bekal dini dan pengetahuan bagi peserta terkait pengelolaan relasi media dan konversi penyesuaian penetapan angka kredit.
Untuk informasi hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Tata Kelola Kemitraan Kemkominfo RI Hasyim Gautama serta Staff Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Prov. Sumbar. (Abu/A)
