JAKARTA, RAKYATSULSEL – Para wakil rakyat di DPR RI tampak menggebu-gebu memperjuangkan aspirasi tenaga honorer atau non-ASN.
Upaya DPR antara lain dengan mengajukan inisiatif RUU revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang diharapkan bisa memperbaiki nasib honorer.
Beberapa ketentuan di Rancangan Revisi UU ASN yang diusulkan DPR, yang dikutip dari situs resmi DPR RI, bahkan para wakil rakyat di Senayan itu mendorong pemerintah mengangkat honorer yang sudah lama mengabdi menjadi PNS.
Poin 34 Rancangan Revisi UU ASN berbunyi: Di antara Pasal 131 dan 132 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 131A
(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.
(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
