“Karena sudah lama mengabdi, di antaranya guru, penyuluh pertanian, dan tenaga Kesehatan. Semua fraksi mendukung tenaga honorer agar diselesaikan secara kemanusiaan,” ujar Riyanta, dikutip dari tayangan TVR Parlemen di Youtube.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa semua fraksi di DPR ingin honorer diangkat jadi ASN.
“Kalau dari semua partai di DPR, semua ingin (honorer) dijadikan ASN,” ujarnya tanpa menyebut jenis ASN, apakah PNS atau PPPK. Namun, Riyanta mengatakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer ini akan mempertimbangkan juga aspek anggaran atau kemampuan keuangan negara.
“Saya kira pemerintah ketika mengambil keputusan-keputusan juga mempertimbangkan dari sisi keuangan,” kata Riyanta.
Kolom komentar tayangan TV yang dikelola Sekretariat DPR RI itu berisi curhatan terkait penyelesaian masalah honorer ini.
“Percuma saja kalau semua DPR RI setuju kalau Menpan RB dan presiden tidak setuju,” tulis @bgmansyur7516 di kolom komentar, dengan ejaan yang disesuaikan dengan kaidah penulisan.
“Sesuai pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 yang lalu, semoga bapak ibu di DPR RI mengangkat tenaga honorer diangkat PNS, tanpa tes dan tanpa terkecuali mengingat masa pengabdian dan skill/kompetensi sudah ada di bidang masing masing instansi,” begitu kalimat @dediwahyudi2086.
