MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui Fakultas Hukum (UH) bersama India, Amerika, Malaysia, Belanda dan Korea membuat international conference. Tema "Changing of law on energy dan mining", di Auditorium Aljibra UMI, Senin, 24 Juli 2023.
Rektor UMI, Prof. Dr. Basri Modding mengatakan ada lima negara yang membahas tentang perubahan undang-undang bisnis energi dan pertambangan.
"Diharapkan dari seminar internasional ini, ada rumusan yang akan di ajukan ke pemerintah. Sebab sekarang ini undang-undang tentang energi dan pertambangan ini masih perlu disempurnakan," tuturnya.
Dikatakan, kegiatan ini membahas tentang perubahan UU energi dan pertambangan. Membuat rumusan dan ajukan ke pemerintah pusat.
"Banyak masalah soal energi dan pertambangan. Apagi banyak perbedaan tafsir membuat banyak orang maauk tahanan berurusan dengan hukum. Disini akan dihasilkan suatu rumusan untuk diaampaikan ke Menteri dan Presiden. Bagaimana UU minerba ditinjau ulang agar semua bisa selamat," jelasnya.
Sedangkan, Dekan Fakultas Hukum UMI, Prof. Dr. La Ode Husen mengatakan topik ini diambil karena di Kawasan Timur Indonesia (KTI) persoalan energi dan tambangnya memiliki dampak luas.
Dilihat dari regulasi, budaya dan tidak terpenuhinya hak masyarakat. Padahal sumberdaya alam yang diambil itu bisa mengancam masyarakat sekitar.
"Inilah yang menjadi obyek penelitian dan penulisan berbagai peneliti untuk membahas masalah aktual dan sensitif ini," tuturnya.
Kendati demikian kata Prof. Laode, suka atau tidak suka mengenai apa yang dibahas, harus mengarahkan para peneliti untuk lebih tajam lagi menganalisis persoalan pengeolaan SDA, energi dan pertambangan.
Khususnya pada dampak yang ditimbulkan. Tak hanya pada masyarakat tetapi juga pada kerugian negara lain.
"Jadi outcome kajian ini menjadi publikasi dari peserta atau para dosen yang hadir dari berbagai PT. Mereka publish dalam bentuk jurnal internasional," tuturnya.
Sementara UMI melaksanakan internasional konfrens atas kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum. Ini juga sebetulnya berkolaborasi melaksanakan satu program kerja (proker) dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.
"Narasumbernya ini datang dari berbagai negara. Isu yang diangkat berdasarkan kesepakatan, di wilayah timur substansinya pembaharuan hukum di bidang SDA energi dan pertambangan," tuturnya. (Yadi/A)
