MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), melalui surat bersifat segera ini, memberikan batas waktu atau deadline kepada Pimpinan DPRD Sulsel, untuk mengirimkan tiga nama calon penjabat (Pj) gubernur Sulawesi Selatan, 9 Agustus 2023 mendatang.
Maka dari itu, farkasi di DPRD Sulsel juga mulai menggodok nama-nama yang layak dikirim ke Pusat sebagai bentuk persetujuan siapa menggantikan Andi Sudirman Sulaiman pada 5 September mendatang.
Tiga fraksi partai berideologi Islam di DPRD Sulawesi Selatan, PKS dan PAN serta PKB menginginkan calon Penjabat Gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman adalah putra daerah.
Keinginan ini seiring tahapan pembahasan pengusulan Pj Gubernur mulai berjalan di DPRD Sulsel, Rabu kemarin.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sulsel, Andi Syaifuddin Patahuddin mengatakan, sesuai hasil rapat pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) batas pengusulan Pj berakhir 9 Agustus 2023.
Namun sebelum masuk ke pembahasan masing - masing fraksi, terlebih dahulu DPRD Sulsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk menyelaraskan prosedur yang digunakan.
Menurut dia, berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Sulsel apabila dalam pembahasan pengusulan Pj menghasilkan lebih tiga nama akan dilakukan voting melalui rapat paripurna. Namun jika hanya satu nama langsung diusulkan ke Kemendagri. Pengusulan ke Kemendagri tidak mesti tiga nama sebagaimana Permendagri nomor 4 2023.
"Kalau lebih tiga nama divoting, tidak mesti tiga itu tata tertib di DPRD. Kalau lebih dari tiga nama baru kita lakukan voting," kata Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel ini.
Senada juga disampaikan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Irwandi Natsir. Dia mengatakan Pj Gubernur setidaknya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Tapi paling utama kata dia adalah putra daerah.
"Tapi sebagai orang yang tinggal di daerah kita berharap, orang yang memimpin daerah ini adalah orang yang betul-betul memahami kondisi daerah," tegasnya.
Sementara Fauzi Andi Wawo dari fraksi PKB DPRD Sulsel, menilai, figur Polri untuk Sulsel belum cukup sesuai. Sebaiknya kata dia, Pj Gubernur diisi figur yang betul - betul memulai karir di pemerintahan.
"(Figur) Polri saya pikir, Sulawesi Selatan aman-aman saja, menurut saya belum terlalu penting dipimpin TNI Polri," ujarnya.
Terpenting kata Uci sapaannya- Pj Gubernur Sulsel mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik. Serta memahami karakter masyarakat di Sulawesi Selatan. Bagi PKB tentu berharap Pj ini orang paham betul soal kepentingan daerah ini.
"Apalagi tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah - masalah di belakang, yang mencuat kan soal Stadion. Kita berharap Pj ini menyelesaikan lah, kita tidak berharap menyelesaikan semuanya . Tapi memberikan harapan lebih baik," harapnya.
Sementara Pengamat Pemerintahan, Arief Wicaksono menilai penentuan Pj Gubernur perlu melihat track record setiap figur. Apalagi Pj nantinya akan menghadapi berbagai dinamika seperti Pilpres, Pileg hingga Pilkada 2024.
Arief Wicaksono menilai apabila jika melihat dinamika politik saat ini, Pj Gubernur akan lebih condong ke figur yang dekat ke penguasa.
"Kepentingan paling jelas adalah di pusat. Yang jelas nanti itu semuanya jadi titipan. Tapi titipan siapa ini jelas pemerintah," tandasnya. (Yadi/B)
