"Serta dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tinggi sehingga merupakan rancangan peraturan daerah yang sangat urgent," jelasnya.
Secara sosiologis ditemukan fakta bahwa angka kematian ibu dan anak di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1188 jiwa sedangkan jumlah kematian bayi itu sebanyak 2760 jiwa.
Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan menjadi satu dari lima provinsi dengan tingkat kematian ibu dan bayi tertinggi dengan angka kematian ibu sebanyak 195 kasus dan angka kematian bayi sebanyak 844 kasus kemudian Tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 156 dan kematian bayi sebanyak 832 kasus.
Sementara terkait pembentukan Peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat yang dipaparkan Arfandi Idris dinilai sangat urgen melihat kepentingan daerah dalam upaya menjaga kerusakan terumbu karang dan pengelolaannya.
Karena membawa manfaat bagi masyarakat sehingga membutuhkan pengaturan yang komprehensif diperlukan untuk menjadi landasan tindakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya sebagai dasar hukum bagi pengelolaan tumbuh berbasis masyarakat di kabupaten kota.
"Jadi kami memberikan saran kepada pemerintah daerah diharapkan agar memenuhi kewajiban membentuk peraturan tentang pengelolaan terumbu karang peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat agar ada dasar hukum bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan terumbu karang yang membawa manfaat bagi kepentingan ekonomi masyarakat," paparnya. (Yadi/B)
