MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Keluhan masyarakat acapkali terdengar terkait dengan kondisi ruas jalan Aroepala - Hertasning Kota Makassar. Jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa itu terbilang bertahun mengalami rusak parah.
Dengan tingkat lalu lintas harian rata-rata (LHR) jalan itu sangat tinggi, rehabilitasi tak menjadi solusi untuk pemaksimalan mobilitas kegiatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai melirik pengerjaan jalan tersebut. Buktinya, perencanaannya mulai digarap, namun belum bisa dikerjakan dalam tahun ini sebab tidak masuk dalam APBD Pokok 2023 Pemprov Sulsel.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas BMBK Sulsel, Nihaya mengatakan, DED (Detail Engineering Design) untuk ruas jalan Aroepala - Hertasning sudah rampung. Di dalamnya, termuat pengerjaan saluran drainase, jalur pedestarian, dan jalur sepeda yang berdampingan dengan badan jalan.
"Ini kan perencanaannya itu kita rencanakan dibeton, kemudian ada median, kita utamakan dulu badan jalan yang kita benahi tapi tentu ikut juga dengan saluran drainasenya," bebernya, Jumat (11/8/2023).
Meski DED sudah rampung, Nihaya menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan berapa kilo pengerjaan untuk ruas jalan tersebut di tahun anggaran 2024. Sebab, akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Sulsel sendiri.
Mengingat, proses DED juga sudah rampung untuk dua ruas jalan lainnya, yakni Jalan HM Yasin Limpo dan ruas Bu'rung-bu'rung - Bili-bili.
"Mulai dari Jalan Aroepala ji kami desain, Aroepala sampai dengan Jalan Tun Abdul Razak, terus di perempatan itu ada kita lewati perempatan yang di Yasin Limpo itu kami juga rencanakan, terus ada di Burung-burung-Bili-bili juga kami rencanakan," urainya.
Ia menuturkan, sejatinya kedua jalan tersebut lebih dahulu dapat jatah pengerjaan fisik tahun ini. Untuk selanjutnya, akan menjadi lanjutan pada ruas yang rusak parah.
Untuk informasi, selama ini tiga ruas yang baru direncanakan tersebut hanya ditangani secara rehabilitasi ringan.
"Yang penting perencanaannya sudah siap, nanti juga kita akan lihat kondisi keuangan kira-kira berapa yang bisa ditangani yang kita sudah rencanakan," tambah Nihaya.
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sulsel, Irawan Dermayasamin menjelaskan, ruas tersebut sulit untuk dimasukkan ke APBD Perubahan 2023. Sebab, penanganannya membutuhkan biaya yang cukup besar.
"Tahun ini hanya fokus pada perencanaan dahulu, sembari menunggu pembahasan selanjutnya mengenai anggaran yang disepakati untuk penanganannya," singkatnya. (Abu/B)
