PANGKALPINANG, RAKYATSULSEL - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto jadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Upacara berlangsung di Kanwil Kemenkumham Babel, Pangkalpinang Senin (21/8), diikuti oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah dan perwakilan pegawai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Pangkalpinang.
Bertindak sebagai Perwira Upacara yaitu Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, Pembaca Sejarah Singkat yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini, serta Komandan Upacara yaitu Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Nur Bambang Supri Handono.
Membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Prof. Yasonna H. Laoly, Kakanwil Harun Sulianto menyampaikan, tema yang diusung pada peringatan HUT Kemenkumham tahun 2023 yaitu "Kementerian Hukum dan HAM Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju" dapat dimaknai sebagai upaya merefleksikan semangat kita, segenap Insan Pengayoman di seluruh Indonesia dalam memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu, yang diharapkan juga semakin berkualitas.
Disampaikan Kakanwil Harun, pada beberapa saat lalu, Kemenkumham berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, nomor 2 dari total 84 Kementerian/ Lembaga, serta mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 4 Agustus 2023 lalu, yang ke-14 kali.
Selain itu, Kemenkumham juga menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Sinergitas Pengadaan Calon ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang informatif. Dalam hal komunikasi publik, Kemenkumham juga berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik yang informatif.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkumham transparan dalam hal keterbukaan informasi,” ujar Kakanwil Harun menyampaikan sambutan Menkumham.
Kemenkumham juga telah melaksanakan program digitalisasi dalam memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. “Kemenkumham menerima penghargaan penerapan layanan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atas 26 layanan publik yang dimiliki,” ucapnya.
