MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar focus discussion (FGD) terkait Pemilu 2024 dengan mengangkat tema: "Mewujudkan Kondisi Politik yang Harmonis Menjelang Tahapan Inti Pemilu 2024.
FGD ini merupakan forum diskusi bersama guna membicarakan keamanan dan kelancaran pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk diketahui, ini adalah yang pertama oleh jajaran Polda se-Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri Dir Intelkam, Kombes Pol Hajat Mabrur Bujangga beserta Kasat Intel jajaran Polda Sulsel, aktivis dan seluruh undangan.
Dalam kesempatan itu hadir beberapa pembicara antara lain: Anggota KPU Sulsel Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan, Upi Hastuti; Komisioner Bawaslu Sulsel Abdul Malik; Kanit 2 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sulsel AKP H Syaifuddin; dan Akademisi : Adi Suryadi Culla.
Pertama-tama Anggota KPU Sulsel Upi Hastuti menyampaikan mengenai permasalahan Pemilu serentak tahun 2024. Ia menekankan bahwa penyelenggara pemilu tidak akan sukses tanpa ada jaminan keamanan.
"Intinya sinergitas dibutuhkan antara penyelenggara pemilu dan pihak keamanan," kata Upi.
Ia menjelaskan bahwa KPU hari ini berada pada fase pemutakhiran data pemilih di mana proses awal mencatat warga negara yang masuk kategori pemilih.
"Kita perlu melihat potensi keributan jika ada warga yang tidak tercatat masuk dalam daftar DPT," jelas Upi.
"Kenapa penting diketahui karena ada efek pada hari H biasanya menjadi objek sengketa pada petugas pencatat ad hoc data pemilih di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel Abdul Malik menekankan upaya pencegahan setiap masalah saat tahapan berlangsung.
"Poinnya adalah Pengawasan, Pencegahan, Penindakan, Pengawasan Pemilu Berbasis IT, pengawasan Partisipasi," terangnya.
Pihaknya mendorong agar penguatan pencegahan polemik pemilu dengan memperkuat deteksi dini di lapangan.
"Apalagi banyak ASN yang terlibat pelanggaran, utamanya para kepala dinas, Camat, Lurah. Meski begitu, Sulsel tidak masuk dalam 10 besar tingkat kerawanan yang dimaksud," ungkapnya.
Selain itu, Kanit 2 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sulsel AKP H Syaifuddin mendorong pentingnya koordinasi internal kepolisian dan penegakan hukum pemilu.
"Ini saya kira sangat penting agar pemilu dapat dikawal dengan aman, demi terlaksananya pemilu 2024 yang aman dan damai," bebernya.
Terakhir akademisi, Adi Suryadi Culla bicara soal rekomendasi penyelenggara peserta pemilu, tokoh, mahasiswa, media, dan pengamanan.
"Suasana Pilpres sudah terasa, jadi ini diantisipasi secara bersama-sama, dengan mencegah kemungkinan-kemungkinan negatif yang bakal terjadi," ujarnya.
Adi Suryadi mendorong pentingnya komitmen melaksanakan pemilu jujur dan adil. Termasuk komitmen pemilu damai dan tertib.
"Komitmen dan partisipasi pemilih untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman sesuai harapan, tapi memang ini perlu komitmen bersama untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan oleh konstitusi," pungkasnya.
FGD ini merekomendasikan pemilu damai dan tertib dengan sinergitas dengan semua pihak yang terlibat langsung dalam perhelatan demokrasi, dan kondisi politik yang harmonis. (*)
