MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jika 14 Februari 2024 nanti ada dua Pilihan yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dimana Pilpres berpotensi lebih banyak terjadi penyebaran infomasi hoax ketimbang Pileg.
"Yang paling diserang hoax itu Pribadi orang, calon presiden dan ini akan terulang Pilpres 2019," kata Rahmat Bagja dalam seminar Nasional yang dilakukan Peradi di Hotel Claro Makassar, Jum'at (25/8/2023).
Sementara Parpol tidak terlalu banyak mendapatkan serangan hoax karena yang menarik pada pesta demokrasi saat ini Pilpres.
Rahmat Bagja mencontohkan Pilpres 2014 lalu Jokowi melawan Prabowo Subianto penyebaran Hoax tidak terlalu banyak.
"Namun saat Pilkada DKI lebih banyak hoax ditambah Pilpres 2019 jika ada terjadi pencoblosan suara suara di Kantor KPU (Pusat)," lanjutnya.
Diapun menyebutkan Hoax tersebar yakni adanya 7 kontainer surat suara tercoblos pada Pilpres 2019 lalu. Dimana dia berupa mencari informasi saat itu, namun Bawaslu bersama pihak keamanan tidak mendapatkan itu.
"Ada yang mengatakan itu datang dari Cina (7 Kontainer surat suara tercoblos) itu tidak ada juga. Bahkan sampai saat ini masih ada masyarakat yang mempercayai itu," ujarnya.
Rahmat Bagja pun mengatakan kepada seluruh masyarakat agar Pemilu dan Pilpres nanti tidak menyebar berita hoax karena itu berpotensi Pidana. Jika yang melakukan itu tim sukses maka akan diproses melalui Bawaslu lebih awal. Jika itu masyarakat maka yang memprosesnya kata Rahmat Bagja yakni pihak kepolisian.
"Jika hoax itu akun tidak resmi (dilaporkan ke KPU dan Bawaslu) maka yang akan proses itu kepolisian," tugasnya.
Pemilu 2024 nanti kata Rahmat Bagja kurang peminat yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana data Pemilu 2019 lalu ada sekitar 2 juta pemilih tidak mencoblos atau memilih calon senator. "Jadi DPD itu tidak menarik," ucapnya.
Namun pertarungan tersebar kata dia ada di DPRD Kabupaten/kota, Provinsi dan DPR RI karena calonnya berupaya memiliki kedekatan terhadap penyelenggara tingkat paling bawah.
Dirinya juga menyebutkan beberapa anggota Peradi banyak juga ikut berpotensi sebagai calon Legislatif dan dia meminta untuk saat ini jangan mengajak masyarakat untuk memilih dia namun bisa melakukan sosialisasi jika akan bertarung sebagai Bacaleg.
"Jadi kapan baru bisa mengajak tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari. Yang jelas jangan memasang di tiang listrik karena dia tidak memilih," jelasnya. (Fah/B)
