MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) teknis sebagai langkah mitigasi dampak El Nino di Provinsi Sulawesi Selatan. Rakor yang dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Junaedi B.,S.Sos, MH dan dihadiri Anggota TPID Provinsi serta TPID 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Tampil sebagai Narasumber pada acara tersebut adalah Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, S.Si.’ M.M, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, M. Firdaus Muttaqin, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar M. Imron Rosidi, serta Koordinator bidang dan informasi BMKG Wilayah IV Makassar, Hanafi Hamzah.
Tren inflasi Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan selama periode 2023. Pada Juli 2023, realisasi inflasi gabungan 5 kota IHK Sulawesi Selatan tercatat sebesar 3,34% (yoy) dan berada pada rentang yang ditetapkan oleh pemerintah 3±1%. Kinerja positif tersebut tentunya tidak terlepas dari peran program pengendalian inflasi TPID Sulawesi Selatan khususnya dalam penanganan inflasi pangan selama tahun 2023.
Namun demikian, fenomena El Nino yang terjadi tahun 2023 berisiko menurunkan kinerja sektor pertanian sehingga berpotensi mengganggu kestabilan pasokan.
Berdasarkan data historis, fenomena El Nino pada tahun 2015, 2018 dan 2019 menurunkan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan produksi tanaman bahan pangan seperti padi dan cabai merah menurun.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Selatan lebih lanjut menyampaikan El Nino perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan anggota TPID lainnya baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pemerintah Pusat juga telah menginstruksikan untuk melakukan tindakan serius dalam upaya pengendalian inflasi dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino di sektor pangan.
Langkah-langkah tindakan mitigasi yang dapat dilakukan diantaranya:
- Implementasi program pemetaan daerah yang berisiko terdampak kekeringan ekstrem;
- Penyusunan neraca pangan tingkat kabupaten/kota untuk monitoring pasokan secara berkala;
- Perluasan program bantuan benih mandiri yang tahan dengan perubahan iklim;
- Pengadaan pompa air untuk pengairan selama periode kemarau;
- Optimalisasi penyediaan stok pangan, dan
- Optimalisasi hilirisasi produk turunan yang lebih lama.
Perumusan strategi dan pelaksanaan strategi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi Selatan yang kontinyu, efisien dan tepat sasaran memerlukan kolaborasi TPID Provinsi Sulawesi Selatan dan TPID Kab/Kota.
Dengan adanya koordinasi yang lebih intensif, diharapkan inflasi dapat terjaga sesuai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. (*)
