Hasil reses yang dilakukan memberikan kami gambaran masih rendahnya perhatian pemerintah utamanya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, beasiswa untuk siswa tidak mampu dan berprestasi baik akademik dan nonakademik seperti lomba ekstrakulikuler dan tahfidz tujuannya untuk pemerataan mutu pendidikan.
Seringkali juga disuarakan bahwa Fraksi PKS mendesak pemerintah Sulawesi selatan untuk mencanangkan program satu SMA/SMK, satu Kecamatan. Hal ini jelas layak dicanangkan dengan asumsi pertumbuhan jumlah usia SMA semakin meningkat dan banyaknya keluhan dari sistem zonasi pendidikan, anak putus sekolah.
"Orang tua berebut masuk kuota zonasi dan lain sebagainya. Investasi sumber daya manusia seperti ini kami EyI Temadi modal besar untuk Sulawesi Selatan beberapa tahun kedepan," tukansya.
Dari Fraksi PKS DPRD Sulawesi selatan mengingatkan kepada Gubernur untuk tetap menjaga stabilitas pemerintahan di sisa masa pemerintahan agar menjad/legacy yang baik dalam kepemimpinan.
"Demikian pemaparan hasil rekapitulasi serapan aspirasi masyarakat melalui reses pada Masa Sidang III T.A. 2022-2023," jelasnya.
Dari fraksi nasdem disampaikan, Irwan bahwa Fraksi Partai NasDem berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan aktif dalam mencari solusi berkenaan dengan pengaturan tentang dana hibah.
"Karena bantuan tersebut manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Selain itu, fraksi Partai NasDem berharap agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberi perhatian lebih kepada masyarakat wilayah pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar/perbatasan dalam hal pembangunan infrasruktur dan pembangunan kualitas manusianya.
"Semoga usulan/ aspirasi masyarakat yang diperoleh selama kegiatan Reses segera terealisasi dan mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Provinsi Sulsel," harapnya.
